Pemkot Surabaya Tambah 3 Lokasi Rusunami, Target Mulai Dibangun 2027

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pemerintah Kota Surabaya berencana menambah pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) menjadi tiga lokasi sebagai upaya menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, Kamis, 9 April 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa persiapan pembangunan akan dimulai pada akhir tahun 2026 dengan tahap awal berupa penyiapan lahan sebelum dibuka pendaftaran bagi calon penghuni.

“Setelah itu nanti ada pendaftaran,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, lokasi pembangunan yang semula direncanakan hanya di Tambakwedi dan Rungkut kini ditambah satu titik baru di kawasan Ngagel. Penambahan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Meski demikian, jumlah unit dan kapasitas penghuni masih dalam tahap perhitungan. Eri menyebut konsep pembangunan akan menyerupai rumah susun dengan jumlah unit yang disesuaikan pada tiap tower.

BACA JUGA:Jukir Vs Warga, Komisi C DPRD Surabaya Dukung Digitalisasi Parkir dan Tekankan Adaptasi

BACA JUGA:Main Basket Pakai Gamis, Muslimah Basketball Surabaya Buktikan Outfit Bukan Penghambat

“Jadi insyaallah kalau kita ini masih menghitung ya. Tapi yang pasti kita hampir seperti rusun ya jumlah unitnya setiap tower,” jelas politisi PDIP tersebut.

Adapun persyaratan bagi calon penghuni rusunami adalah belum pernah memiliki rumah dan merupakan pasangan menikah dengan penghasilan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Surabaya.

“Baru punya rumah pertama ya rusunami ini. Yang pasti tidak boleh diperjualbelikan,” tegasnya.

Untuk mendukung keterjangkauan, Pemkot Surabaya juga menyiapkan skema pembiayaan dengan menggandeng perbankan, termasuk bank daerah dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Skema tersebut menawarkan bunga ringan sekitar 5 persen dengan tenor cicilan hingga 20 tahun.

Selain itu, pemerintah kota membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, BUMD hingga pemerintah pusat. Program ini juga berpotensi disinergikan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah.

Dalam upaya menekan harga, pembangunan rusunami akan memanfaatkan aset lahan milik Pemkot Surabaya. Skema kepemilikan yang diterapkan berupa hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL), sehingga masyarakat tetap dapat memiliki unit hunian dengan kepastian hukum.

Eri menegaskan bahwa skema tersebut memungkinkan harga hunian lebih terjangkau tanpa mengurangi aspek legalitas bagi masyarakat sebagai pemilik unit.

Sumber: