DPRD Gresik Perketat Pengawasan Infrastruktur hingga Pelosok: Administratif Beres, Kualitas Tetap Tercapai

Selain itu, DPRD juga memiliki kewenangan mendorong pergeseran anggaran ke program yang lebih siap. Rekomendasi sanksi administratif hingga audit teknis dan keuangan oleh inspektorat atau BPKP juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan. Langkah itu dimaksudkan agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang direncanakan.

“Tujuannya agar program tetap berjalan efektif dan tepat waktu,” imbuh Mujid.

Dengan sistem pengawasan tersebut, DPRD berharap pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah pelosok, tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kualitas. Keberlanjutan program menjadi perhatian utama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, untuk kegiatan yang bersumber dari APBD, DPRD memperkirakan pekerjaan dapat dituntaskan pada Triwulan III. Target itu dinilai realistis dengan catatan seluruh tahapan, mulai perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai jadwal.

BACA JUGA:Bersinergi, Kapolres dan Ketua DPRD Gresik Kawal Sengketa Warga-PT BIP

BACA JUGA:DPRD Gresik Adaptif dan Prorakyat di Bawah Kepemimpinan Syahrul Munir

Melalui penguatan fungsi pengawasan, DPRD Gresik menegaskan perannya tidak sekadar sebagai lembaga legislasi, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan secara efektif. Fokusnya jelas: pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk pelosok desa. (*)

Sumber: