BGN Jelaskan Alasan Pengadaan Layanan Video Conference Rp5,7 Miliar: Untuk Kepentingan Koordinasi

HARIAN DISWAY - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang memerlukan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. 

Dadan menjelaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan BGN dalam memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang sama.

Oleh karena itu, sarana komunikasi digital berkapasitas besar diperlukan guna menjaga keselarasan informasi.

BACA JUGA: Viral Video Motor Berlogo BGN, Kepala BGN Beri Klarifikasi

BACA JUGA: Kepala BGN Bantah Pengadaan Kaos Kaki: Itu Bagian Perlengkapan Pendidikan SPPI 

“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” kata Dadan di Jakarta pada Jumat, 24 April.

Dadan menilai bahwa layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. 

Layanan ini akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, hingga kepala SPPG di daerah.

Hal ini bertujuan untuk berbagai kebutuhan, seperti rapat koordinasi, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, forum evaluasi, serta edukasi publik. 

BACA JUGA: Penampakan Kantor Pemenang Tender Motor Listrik BGN di Jakbar, Sempat Dijaga Polisi 

BACA JUGA: Komisi IX DPR Panggil Kepala BGN soal Pengadaan Motor Listrik

“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” tutup Dadan.(*)

*) Peserta Magang dari Universitas Trunojoyo Madura. 

Sumber: