Belum Penuhi Standar, 1.780 SPPG Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Operasionalnya

HARIAN DISWAY - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan operasional sementara terhadap 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penutupan sementara ini dilakukan karena SPPG terkait belum memenuhi persyaratan. 

“Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” kata Dadan usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, pada Selasa, 21 April 2026.

Dadan menambahkan bahwa angka 1.780 SPPG tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan proses perbaikan yang dilakukan di lapangan. 

BACA JUGA: Perdana, SPPG Pejaten Sajikan MGB Prasmanan di SMA Kemala Bhayangkari

BACA JUGA: BGN Suspend 20 SPPG di Banten, Paling Banyak Lebak dan Pandeglang 

Ia menambahkan bahwa pemantauan dan perbaikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan. 

“Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia,” ujar Dadan.  

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat guna memastikan efektivitas program sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Program MBG merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan target 82,9 juta anak penerima manfaat. 

BACA JUGA: BGN Tutup Dapur MBG Sebabkan 49 Siswa MTs Keracunan di Cilegon 

BACA JUGA: 49 Siswa di Cilegon Dilarikan ke Puskesmas Diduga Keracunan MBG 

Walaupun terdapat tantangan yang besar dalam program berskala nasional ini, Zulkifli menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan, termasuk melalui tindakan tegas penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar. 

“Ada 1.780 SPPG ditutup karena tidak sesuai dengan standar  yang diberikan. Jadi sudah mulai melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan ini mungkin sudah paling keras,” tegas Zulkifli. 

Selanjutnya, ia mengimbau pihak sekolah untuk aktif melaporkan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai dengan standar melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan yang telah disediakan pemerintah.(*)

*) Peserta Magang dari Universitas Trunojoyo Madura. 

Sumber: