Pesta Babi

Film dokumenter Pesta Babi dapat dibaca sebagai karya yang berada di titik temu antara advokasi lingkungan, kritik pembangunan negara, dan sensitivitas politik-keamanan Papua. 

Kontroversinya muncul karena film itu menyentuh isu yang sangat kompleks, yakni proyek strategis nasional (PSN), hak masyarakat adat, eksploitasi sumber daya, kehadiran militer, dan integrasi nasional Indonesia di Papua.

Film itu membangun argumen bahwa pembangunan berbasis PSN di Papua membawa konsekuensi sosial-ekologis yang berat, deforestasi, hilangnya tanah adat, pergeseran ruang hidup masyarakat tradisional, perubahan pola ekonomi dan budaya, meningkatnya ketimpangan antara masyarakat lokal dan aktor pendatang atau korporasi.

Hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan juga ruang identitas dan spiritual masyarakat adat Papua. Karena itu, hilangnya hutan dipotret sebagai hilangnya ”dunia hidup” orang Papua sendiri.

Narasi seperti itu memperoleh resonansi kuat karena Papua sejak lama dipandang mengalami paradoks: kaya sumber daya alam, tetapi masyarakat lokal masih menghadapi kemiskinan, keterisolasian, dan keterbatasan akses layanan dasar.

Di sisi lain, kritik terhadap film itu cukup serius, terutama terkait standar jurnalisme investigatif. Film tersebut dinilai terlalu dominan memakai sudut pandang korban, aktivis, atau narasi anti-PSN.

Film itu tidak memberikan ruang memadai bagi pemerintah, TNI, aparat keamanan, perencana pembangunan, maupun argumen strategis negara.  Akibatnya, film dianggap menghasilkan framing tunggal, bahwa negara hadir terutama sebagai kekuatan represif dan destruktif.

Film tidak cukup menjelaskan adanya kelompok bersenjata di Papua, konflik keamanan yang nyata, risiko terhadap pekerja proyek, maupun posisi strategis Papua dalam geopolitik Indonesia.

Kontroversi memperlihatkan benturan dua paradigma besar. Paradigma pertama adalah hak masyarakat adat dan ekologis. Paradigma kedua adalah  pembangunan nasional dan keamanan negara yang menekankan pentingnya integrasi nasional, pemerataan infrastruktur, stabilitas keamanan, dan kontrol negara terhadap wilayah strategis.

Pada akhirnya, perdebatan tentang film tersebut mencerminkan gesekan yang lebih besar antara pembangunan nasional dan hak masyarakat adat, antara keamanan negara dan kebebasan sipil, serta antara narasi resmi negara dan narasi pengalaman warga lokal di Papua. Dua narasi besar itu tidak selalu harus berbenturan. Masih ada ruang untuk dialog supaya ketemu titik ekuilibrium.

Jika Pesta Babi bertujuan menarik  perhatian publik terhadap ketidakadilan di Papua, film itu bisa dianggap berhasil. Namun, jika dimaksudkan untuk menampilkan gambar yang komprehensif mengenai Papua, film itu masih perlu banyak penyempurnaan. (*)

Sumber: