Jasa Marga dan LPH UB Percepat Sertifikasi Halal UMK Jawa Timur

“Secara yuridis, wajib halal ini semestinya berjalan sejak 17 Oktober 2019, atau lima tahun pasca-UU diterbitkan. Namun, akibat keterbatasan infrastruktur kesiapan di lapangan, pemerintah melakukan penundaan berturut-turut mulai dari 2021, 2024, hingga penyesuaian di tahun 2025,” jelas Edi.

Menurutnya, penundaan tersebut dilakukan untuk memberi ruang kepada pelaku usaha kecil dan menengah mempersiapkan ekosistem usaha sesuai standar halal nasional.

“Pengetatan pengawasan diprioritaskan pada korporasi skala menengah dan besar. Oleh sebab itu, BUMN diarahkan proaktif menjembatani pemenuhan standar regulasi tersebut,” tambahnya.

Edi yang juga merupakan asesor sertifikasi jaminan produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan sertifikasi halal di Indonesia menerapkan standar menyeluruh dari hulu hingga hilir.

“Sertifikasi halal di Indonesia menerapkan standardisasi mutlak dari hulu ke hilir. Evaluasi dimulai dari ketertelusuran penerimaan bahan baku, proses pengolahan, metode penyimpanan, pengemasan, distribusi, sistem penjualan, hingga cara penyajian di tingkat konsumen,” tegasnya.

BACA JUGA:Arus Mudik Lebaran 2026 Meningkat, Begini Data dan Proyeksi Jasa Marga!

BACA JUGA:Sambut Nataru 2025/2026, Jasa Marga dan JTT Beri Diskon Tarif Tol 20% di Trans Jawa hingga Sulawesi

Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan BimTek menghadirkan sejumlah materi teknis terkait regulasi dan implementasi jaminan produk halal bagi UMK yang disampaikan Prof Dr Sucipto STP MP IPU.

Selain itu, materi strategi percepatan sertifikasi halal dan proses audit halal dipaparkan oleh Alfian Norrokhim SP, sedangkan Mohammad Anwar Nurafiki ST memberikan panduan teknis pendaftaran sertifikasi halal dan pengisian dokumen.

Usai kegiatan, Edi Purwanto mengapresiasi langkah konkret PT Jasa Marga dalam mendampingi pelaku usaha kecil menghadapi tenggat regulasi wajib halal nasional.

“Ini agenda yang luar biasa karena ada komitmen kuat dari PT Jasa Marga untuk mendampingi UMK menyambut regulasi wajib halal. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan Jasa Marga kepada PT BMU melalui LPH UB untuk mengawal seluruh rangkaian audit sertifikasi,” ujarnya.

Menurut Edi, program sertifikasi halal ini menjadi kolaborasi strategis kedua antara PT BMU dan PT Jasa Marga setelah sebelumnya bekerja sama dalam operasionalisasi Kafe UB Rest Area. Ia berharap kemitraan tersebut dapat terus berkembang ke berbagai sektor strategis lainnya untuk mendukung penguatan ekonomi lokal. (*)

 

Sumber: