319 Legislator PDIP DPRD se-Jatim Ikuti Bimtek Penguatan Pengawasan APBD di Bali

NUSA DUA, HARIAN DISWAY - Sebanyak 319 anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi serta kabupaten/kota se-Jawa Timur mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD yang digelar di Bali pada 5-7 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus menjawab berbagai tantangan pelaksanaan pembangunan daerah yang masih dihadapi pemerintah daerah.

Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan penguatan kapasitas anggota DPRD menjadi kebutuhan penting mengingat masih terdapat kesenjangan antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program di lapangan.

Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan dan dianggarkan melalui APBD benar-benar berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri: Politik Anggaran Harus Menjadi Instrumen Keadilan Sosial bagi Rakyat

BACA JUGA:Said Abdullah Sebut Tata Kelola yang Akuntabel sebagai Harga Mati Efektivitas MBG

"Kami ingin memperkuat tata kelola kelembagaan di masing-masing DPRD sekaligus membangun komunikasi yang lebih kuat antaranggota Fraksi PDI Perjuangan di wilayah Jawa dan Bali. Banyak persoalan teknis di daerah yang membutuhkan pemahaman dan langkah yang selaras," ujar Deni di sela registrasi peserta Bimtek di Bali pada Kamis, 4 Juni 2026. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tersebut menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, pengawasan menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Menurut Deni, berbagai program pembangunan yang telah dirancang dengan baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara optimal. "Program yang sudah direncanakan dan dianggarkan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pelaksanaannya tidak diawasi dengan baik," katanya.

Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur itu menilai sejumlah daerah sebenarnya telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang cukup baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan target pembangunan belum sepenuhnya tercapai.

BACA JUGA:Deni Wicaksono Imbau Kader Bersiap Hadapi Pertarungan Politik Digital 2029

BACA JUGA:Deni Wicaksono Tegaskan, Politik Perjuangan Harus Kalahkan Politik Uang

Karena itu, melalui bimtek tersebut, Fraksi PDIP berupaya memperkuat kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah maupun kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

"Perencanaan pembangunan di banyak daerah sudah cukup baik. Tantangannya adalah memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target. Karena itu kami ingin memperkuat kapasitas pengawasan anggota DPRD agar pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," tegasnya.

Selain penguatan fungsi pengawasan, bimtek juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada daerah.

Beberapa isu yang akan dibahas antara lain pengelolaan dana desa, implementasi regulasi baru, optimalisasi fungsi DPRD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, hingga penguatan komunikasi publik anggota legislatif.

BACA JUGA:Deni Wicaksono: Anak Muda Harus Berani Sampaikan Gagasan di Media Sosial

BACA JUGA:PAC PDIP se-Bojonegoro Dilantik, Deni Wicaksono: Politik Harus Hadir Merawat Kehidupan Rakyat

Deni menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman di kalangan anggota Fraksi PDIP agar komunikasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir.

"Kami ingin memastikan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan begitu komunikasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dapat berjalan lebih efektif," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Jawa Timur, Ratih Detya Wijayanti, menjelaskan jumlah peserta dari Jatim yang mengikuti bimtek mencapai 319 orang.

Dari total 329 anggota fraksi, sebanyak 10 orang dipastikan tidak dapat mengikuti kegiatan karena alasan kesehatan maupun sedang menunaikan ibadah haji.

BACA JUGA:Hardiknas 2026, Deni Wicaksono Beberkan Ketimpangan Pendidikan dan Tantangan Digital di Jatim

BACA JUGA:Deni Wicaksono Tekankan Restrukturisasi PDIP Madiun, Siapkan Mesin Politik 2029

"Selama dua hari pelaksanaan, peserta akan mendapatkan pembekalan dari DPP PDI Perjuangan terkait berbagai isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan DPRD," terang Dety.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh anggota Fraksi PDIP untuk memperkuat koordinasi serta menyamakan langkah dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan di daerah masing-masing.

Dengan penguatan kapasitas tersebut, Fraksi PDIP berharap anggota DPRD mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih efektif sehingga pembangunan daerah dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (*)

Sumber: