Bupati Subandi: Keuangan Sidoarjo Transparan dan Akuntabel Membawa WTP ke-13

Bupati Subandi: Keuangan Sidoarjo Transparan dan Akuntabel Membawa WTP ke-13

Dari kiri: Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, Bupati Sidoarjo Subandi, saat prosesi penyerahan penghargaan opini WTP di Kantor BPK Jatim.-Kominfo Sidoarjo-

SIDOARJO, HARIAN DISWAY - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Itu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Di mana, predikat WTP tersebut menjadi yang ketigabelas kali berturut-turut sejak tahun 2013 lalu. 

Diketahui, bahwa laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025 itu diserahkan serentak kepada 33 kabupaten/kota di Jawa Timur.

BACA JUGA:Pemprov Jatim Raih Opini WTP 11 Kali Beruntun, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Lampaui Rata-Rata Nasional

BACA JUGA:Sungai Surabaya Mendangkal, BBWS-Perum Jasa Tirta I Didesak Pemkot dan DPRD Bertindak

Sementara, LHP LKPD Sidoarjo tahun 2025 itu diserahkan kepada Bupati Sidoarjo Subandi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 

LHP LKPD Sidoarjo tahun 2025 itu juga diserahkan kepada Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih. 

Dalam penyerahannya, Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Chusnul Inayah.

Bupati Subandi mengaku sangat bersyukur karena Pemkab Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP untuk ketiga belas kali berturut-turut. 

Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang ada.

"Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Subandi, laporan itu bukan hanya menjadi instrumen penting dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Ia juga berharap capaian opini WTP dapat terus dipertahankan. "Ini harus terus dipertahankan, karena menjadi bentuk komitmen Pemkab Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel," harapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: