Sungai Surabaya Mendangkal, BBWS-Perum Jasa Tirta I Didesak Pemkot dan DPRD Bertindak

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pendangkalan sungai di SURABAYA bisa menjadi bom waktu banjir yang siap meledak setiap musim hujan. Dari Kalimas, Kali Jagir, hingga Kalianak, hampir semua aliran air di Kota Pahlawan menghadapi ancaman sedimentasi.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Iriawan menyebut masalah itu sudah lama menjadi perhatian anggota dewan, tapi penanganannya masih lambat. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab bukan cuma Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di bawah Kementerian Pekerjaan Umum juga harus ikut turun tangan.

"Pendangkalan terjadi di banyak sungai di Surabaya, misalnya di Kalimas. Yang harus ditekankan, BBWS selaku pengelola di bawah Kementerian PU ikut bertanggung jawab," katanya, Senin, 8 Juni 2026.

BACA JUGA:Surabaya Jadi Laboratorium Pengendalian Sampah Plastik, Tapi Produksi Sampah Masih 1.800 Ton per Hari

BACA JUGA:Surabaya Belum Punya Perda Disabilitas, Koalisi Difabel Minta Keseriusan DPRD

Misalnya di Sungai Kalianak, yang seharusnya memiliki lebar 20 meter, kini hanya tersisa sekitar 2 meter akibat bangunan liar yang berdiri di kanan-kiri hingga badan sungai.

Data dari BBWS Brantas sendiri mengonfirmasi penyempitan ekstrem tersebut. Sejak 2025, Pemkot Surabaya sudah mengupayakan normalisasi sepanjang 2,7–3 kilometer di sungai yang melintasi Kecamatan Krembangan dan Asemrowo itu.

Jajaran Pemkot Surabaya menyusuri sungai Kalimas untuk membersihkan sampah, kegiatan ini bagian dari program Surabaya Bergerak Jilid II yang baru diluncurkan, Kamis, 24 Oktober 2024.-Pemkot Surabaya-

Penandaan bangunan liar dilakukan bertahap, tapi proses sosialnya tidak mudah. Sebagian warga menolak karena perbedaan pandangan soal lebar sungai yang akan dipulihkan.

Baru-baru ini, kondisi Kali Jagir viral di media sosial. Video yang beredar memperlihatkan dasar sungai bersejarah itu nyaris tertutup sedimentasi.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, langsung bereaksi dan mendesak BBWS Brantas untuk tidak tutup mata.

"Saya berharap Kementerian PU maupun BBWS Brantas melakukan pengecekan dan segera melakukan normalisasi sungai agar tidak terjadi sedimentasi berlebih yang bisa membuat aliran air terganggu sehingga berpotensi meluber ke kawasan sekitar," kata Fathoni.

BACA JUGA:APBD Surabaya Rp12,7 Triliun, Koalisi Disabilitas Soroti Belum Adanya Perda Perlindungan Difabel

Sumber: