21 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran: Program Ngebut, Akurasi dan Tata Kelola Dipertanyakan

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Pemerintahan Prabowo-Gibran telah berjalan 21 bulan dengan berbagai program prioritas yang terus dikebut.

Progres sejumlah program tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Senayan, Jumat, 14 Agustus 2026. Pemerintah juga memaparkan Nota Keuangan RAPBN 2027.

Sebagian besar program tersebut merupakan kebijakan baru dan bukan sekadar kelanjutan pemerintahan sebelumnya.

Setidaknya, menurut Prabowo, ada sejumlah persoalan yang menjadi fokus pemerintah. Mulai dari swasembada pangan dan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial (bansos), hingga hilirisasi.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Soroti Laba Pegadaian Tembus Rp6,59 Triliun

BACA JUGA:21 Bulan Pimpin Indonesia, Prabowo Akui Masih Ada Janji yang Belum Tertunaikan

Prabowo menegaskan dirinya menerima mandat dari rakyat untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menjelaskan alasan ketika sebuah persoalan tidak dapat diselesaikan.

"Kami memilih mengambil keputusan yang sulit pada hari ini daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota DPR-DPD, Senayan, kemarin.

Selain program yang sedang berjalan, terdapat 10 program baru yang akan dikerjakan mulai tahun depan. Program-program tersebut telah dimasukkan dalam R-APBN 2027 yang disampaikan dalam agenda kenegaraan tersebut.

Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran juga berpotensi semakin kompleks. Apalagi, suhu politik dalam negeri diperkirakan mulai memanas menjelang Pemilu 2029.

BACA JUGA:Prabowo Kecam Korupsi Program MBG: Orang Biadab, Tak Pantas Kita Hormati

BACA JUGA:Prabowo: MBG, Bansos dan Hilirisasi Bukan Rencana di Atas Kertas Lagi

Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Suko Widodo menilai pemerintahan Prabowo-Gibran memang sedang menjalankan policy acceleration atau akselerasi kebijakan yang sangat agresif.

Menurut Suko, akselerasi kebijakan dapat menjadi kekuatan karena Indonesia membutuhkan berbagai terobosan. Birokrasi yang lambat juga tidak dapat terus dipertahankan jika pemerintah ingin mempercepat penyelesaian persoalan publik.

Sumber: