Sell Indonesia

Selain itu, pasar membaca persoalan intervensi dan kebijakan yang mengkhawatirkan. Ekspansi peran negara dalam program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih dikhawatirkan mengganggu fiskal secara serius. Sebab, nilainya luar biasa besar. Apalagi, dalam perjalanannya, tata kelolanya sangat buruk hingga ketua dan dua wakil ketua MBG diseret ke KPK. 

Anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun –sebelum dikoreksi hingga menjadi Rp268 triliun– dipandang sangat mengganggu ruang fiskal. Apalagi, ditambah Koperasi Merah Putih (KMP) yang bakal menyedot anggaran sekitar Rp320 triliun untuk 80.000-an KMP. Kontrol ekspor komoditas alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesai (DSI) juga memicu ketidakpercayaan pasar. 

Faktor berikutnya adalah independensi Bank Indonesia. Beban tambahan guna mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen dinilai membuat fokus BI terpecah. Apalagi, ada isu dalam rancangan undang-undang yang disiapkan DPR, presiden bisa memecat dan mengganti gubernur Bank Indonesia. 

Selain faktor di atas, asing melihat tren yang buruk berbagai indikator ekonomi Indonesia. Saat ini fundamental kita memang masih baik, tetapi tanda-tanda menunjukkan tren penurunan. Di antaranya adalah balance of payment (BOP) atau neraca pembayaran yang minus 9,1 miliar. 

Bebagai indikator BOP seperti neraca finansial, neraca transaksi berjalan, foreign direct investment (DRI), dan Cadev menunjukka tren penurunan. 

Hilangnya kepercayaan pasar yang tampak dari kejatuhan IHSG dan rupiah itu harus direspons serius oleh pemerintah sebagai otoritas fiskal dan BI sebagai otoritas moneter. Jika tidak, hilangnya kepercayaan pasar tersebut bisa memicu jatuhnya rupiah yang lebih tajam dan bisa berdampak pada krisis ekonomi. 

Pertama, disiplin keseimbangan fiskal. Pemerintah harus menunjukkan bahwa defisit APBN masih tetap terkendali. Pemerintah harus menata ulang program-program besar seperti MBG dan KMP dengan melakukan berbagai penghematan. Penurunan anggaran MBG sekitar Rp70 triliun itu memberikan sinyal bahwa pemerintah serius menangani masalah itu. 

Kedua, inervensi pasar oleh Bank Indonesia. BI perlu terus mengintervensi pasar valas di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pasar surat berharga negara (SBN) untuk mengikis volatilitas rupiah dan menjaga pasokan likuiditas dolar AS. 

Langkah BI menaikkan tingkat bunga BI rate ke 5,50 dari sebelumnya yang cukup lama di 4,75 diyakini mampu menarik investor untuk bertahan karena yield yang cukup besar. 

Ketiga, membangun transparansi komunikasi dengan MSCI dan berbagai pemeringkat asing. Otoritas bursa harus mempercepat dialog intensif dan sinkronisasi data dengan MSCI sehingga pasar percaya bahwa pemerintah serius mengatasi krisis komunikasi itu. 

Ancaman downgrade S&P dan MSCI yang akan mamasukkan Indonesia ke frontier market harus direspons serius dengan melakukan pembenahan-pembenahan. 

Jika pasar percaya keseriusan pemerintah memperbaiki tata kelola dan mengamankan fiskal, sentimen  sell Indonesia pun akan berganti dengan buy Indonesia sehingga rebound IHSG dan rupiah pun terus berlanjut. Wallahu a’lam. (*)

*) Imron Mawardi adalah guru besar investasi dan keuangan Islam dan ketua Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.

 

 

Sumber: