Kemenhaj Berjanji Berantas Kartel Haji

HARIAN DISWAY - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menginginkan penyelenggaraan Haji semakin baik di masa mendatang. Untuk itu, perlu ekosistem yang transparan agar tak ada lagi kartel Haji yang bisa memperburuk penyelenggaraan Haji di Indonesia.

“Saya beberapa kali menyebut adanya praktik kartel haji. Sebagian orang mungkin merasa istilah itu terlalu keras,” kata Dahnil dikutip Jumat, 12 Juni 2026. 

Dahnil menggunakan istilah kartel haji karena di sekitar ekosistem haji tumbuh praktik-praktik yang menjadikan jemaah bukan lagi sebagai subjek pelayanan, melainkan objek ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik ini sudah menjadi komoditas.

Istilah kartel haji menggambarkan sebuah kenyataan bahwa dalam waktu lama terdapat kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan dari tata kelola tidak transparan, dari informasi yang tidak terbuka, dan dari ketergantungan jemaah yang terus dipelihara.  

Yang membuat persoalan semakin rumit, kata Dahnil, adalah karena sebagian pelakunya justru berasal dari lingkungan yang memahami agama. Untuk memberantas itu, pemerintah butuh mereformasi penyelenggaraan haji agar lebih baik ke depan.

BACA JUGA:Kemenhaj Ancam Cabut Izin KBIH Nakal yang Terbukti Tipu Jamaah Haji

BACA JUGA:Daging Dam Jamaah Haji Indonesia Disalurkan ke Palestina

“Saya selalu mengatakan bahwa reformasi haji tidak cukup hanya berbicara tentang akomodasi hotel, transportasi, katering, atau tenda. Reformasi yang paling penting adalah membersihkan tata kelola haji dari praktik rente yang menjadikan jemaah sebagai objek keuntungan, jemaah sebagai komoditas,” kata Dahnil.

Menurutnya, pemerintah butuh ekosistem yang transparan untuk membenahi ibadah haji semakin baik tahun ke tahun. Butuh sistem yang membuat setiap transaksi dapat ditelusuri. “Kita membutuhkan tata kelola yang membuat tidak ada lagi ruang gelap untuk memperdagangkan ketidaktahuan jemaah,” katanya.

Butuh pula pembimbing ibadah yang benar-benar membimbing, bukan memanfaatkan. Termasuk perlu menumbuhkan lembaga yang hidup dari pelayanan, bukan dari kebergantungan pada jemaah.

Menurutnya, mayoritas pembimbing ibadah, ulama, ustaz, hingga kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) di Indonesia bekerja dengan penuh keikhlasan. Dahnil mengaku menyaksikan para pembimbing haji ini bekerja penuh komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

BACA JUGA:Pemerintah Dorong Ekspor Pangan Nasional Masuk Rantai Pasok Katering Haji di Arab Saudi

BACA JUGA:Imigrasi Siapkan Corridor Gate, Jamaah Haji Jakarta dan Surabaya Tak Perlu Antre Pemeriksaan

Mereka telah berjasa mendampingi jutaan jemaah selama bertahun-tahun. Karena itu, upaya membersihkan praktik rente sesungguhnya juga untuk menjaga kehormatan mereka.“Jangan sampai segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap begitu banyak pembimbing yang bekerja dengan amanah,” kata dia.

Sumber: