Bahasa Jalanan Menggugat Istana

Ada bahasa yang tidak lahir dari kelas. Tidak dicetak di buku pelajaran. Tidak masuk kamus. Bahasa ini lahir dari teriakan mahasiswa di jalanan Surabaya, mulai dari spanduk di alun-alun Yogyakarta hingga tagar yang menggema dari Sabang sampai Merauke dalam semalam.

Ia tidak punya kamus resmi. Tapi lebih tajam menelanjangi kebohongan daripada ribuan pidato kenegaraan.

Coba jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda percaya pidato kenegaraan? Bukan karena isinya salah. Tapi karena kata-katanya sudah terlalu licin. Terlalu halus. Terlalu diatur untuk tidak menyakiti penguasa. Rakyat bukan anak kecil yang bisa dibohongi.

Mereka tahu bedanya “penyesuaian” dengan kenaikan. Bedanya “optimalisasi” dengan PHK. Bahasa istana sibuk memoles kebohongan. Bahasa jalanan? Ia hanya menyebut nama penderitaan yang selama ini disembunyikan di balik kata-kata indah yang membius kita.

Indonesia sedang sakit. Sakit komunikasi.

BACA JUGA:Tolak Pemborosan APBN, Ribuan Mahasiswa Gelar Demo di Depan Gedung Grahadi Surabaya

BACA JUGA:Demo Warga Blokir JLS Kota Pasuruan, Tuntut Truk Lewat Tol

Ini bukan lagi soal beda pendapat. Ini soal runtuhnya kepercayaan. "Dua tahun lalu, survei bilang hampir 70% rakyat merasa pemerintah tidak transparan. Sekarang? Angkanya mungkin beda. Tapi rasanya sama. Bahkan lebih parah. Dulu rakyat mengeluh soal transparansi. Sekarang mereka mengeluh soal kejujuran

Ini lebih dari urusan bahasa. Ini soal demokrasi yang sedang sakit.

Penyakitnya bernama eufimisme. Bahasa yang dibuat-buat agar yang pahit terdengar manis. Linguistik menamainya sebagai framing. George Lakoff menyebutnya sebagai cara kata membingkai pikiran kita. Kata “penyesuaian” membingkai beban sebagai keharusan. Kata “kenaikan” membingkainya sebagai penderitaan. Bingkai berbeda, realitas berbeda, meski datanya sama persis.

Coba hitung sendiri. Pemerintah bilang "penertiban". Rakyat tahu itu penggusuran paksa. Pemerintah bilang "penyederhanaan birokrasi". Honorer tahu itu artinya dia di-PHK tanpa pesangon. Pemerintah bilang "normalisasi". Aktivis tahu itu artinya mulutnya akan dibungkam.

Pemerintah bilang "transformasi digital". Karyawan bank tahu itu artinya dia digantikan chatbot. Pemerintah bilang "ketahanan pangan". Petani tahu itu artinya gabahnya tidak dibeli, sementara beras Vietnam masuk lewat pelabuhan.

Eufimisme itu seperti parfum di atas bangkai. Wanginya mengalihkan. Tapi bangkainya tetap membusuk. Rakyat tidak bodoh. Mereka tahu bedanya kata dengan kenyataan. Tagihan listrik melonjak? Itu bukan ”penyesuaian”. Itu beban. Sahabat di-PHK? Itu bukan “optimalisasi”. Itu penderitaan. Dan ketika kata-kata resmi tidak lagi cukup untuk menampung penderitaan itu, rakyat mencari bahasa lain. Kalau bahasa resmi macet, jalanan yang bicara.

BACA JUGA:Harga Naik, Rupiah Melemah, Relawan Demo Gejayan Curhat: 'Kami Kelas Menengah sudah Sangat Terjepit'

BACA JUGA:Istana Jawab Kritik Demo Mahasiswa, Klaim Prabowo Fokus Hentikan Pemborosan APBN

Sumber: