Ekonom Universitas Ciputra Dorong Pemerintah Segera Turunkan Harga BBM Nonsubsidi

SURABAYA, HARIAN DISWAY– Pemerintah melalui PT Pertamina Persero didesak segera menurunkan harga BBM nonsubsidi di tengah terus menurunnya harga minyak dunia, Jumat 19 Juni 2026. 

Selama sepekan terakhir, harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Seiring dengan meredanya perang Iran versus Amerika-Israel.

Mengacu pada trading Economic, pada 10 Juni lalu, harga minyak dunia tercatat 88,9 USD per barel. Sementara per Kamis 19 Juni, harga minyak sudah turun di angka 83,9 USD per barel. 

Pengamat Ekonomi Strategis Universitas Ciputra Murpin Josua Sembiring menilai pemerintah saat iniperlu segera menurunkan harga BBM nonsubsidi. Langkah itu penting seiring dengan tren penurunan harga minyak dunia saat ini.

BACA JUGA:Komisaris Utama Pertamina Tinjau Keandalan Pasokan Energi di NTT, Pastikan Distribusi BBM dan LPG Aman

BACA JUGA:Subsidi BBM Dinilai Salah Sasaran, Akademisi: Lebih Baik Dana Dialihkan untuk Transportasi Umum

Menurut Murpin, kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah penyesuaian harga BBM dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat.

"Saya mengimbau kembalikan ke harga normal. Bila perlu malam ini pemerintah mengumumkan bahwa harga BBM turun,” kata Murpin kepada Harian Disway, Jumat. Pertamax, Pertamax Green hingga jenis solar non subsidi harus dikembalikan. 

Ia menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga BBM sebelumnya, seperti gejolak geopolitik, sudah mulai mereda. Selain itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga menunjukkan stabilitas di angka menguat di bawah Rp18.000 per dollar. 

"Faktor-faktor untuk menaikkan yang sudah disampaikan pemerintah Minggu lalu, sudah patah. Harus ada langkah cepat untuk pengembalian harga,” paparnya. 

Apalagi, langkah penurunan BBM non subsidi saat ini sebenarnya tidak ribet. Cukup koordinasi antara kementerian terkait dan Pertamina. ”Tak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR,” jelasnya. (*)

 

 

Sumber: