Mengukur Dukungan Publik ke Pemerintahan Prabowo

Sejumlah 60 persen masyarakat bahkan menginginkan program diperluas untuk seluruh anak Indonesia. Sedangkan menurut Survei Cyrus Network (April 2026), sebanyak 65,4 peren masyarakat mendukung MBG. Artinya, mayoritas menganggap program membantu gizi anak dan mengurangi beban ekonomi keluarga. 

BACA JUGA:Puan Maharani Tegaskan Tak Ada 'Matahari Kembar' di Pemerintahan Prabowo

BACA JUGA:Amien Rais: Partai Ummat Dukung Agenda Pemerintahan Prabowo

Kalau dari Survei Poltracking, MBG dinilai sebagai program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Itu berarti, secara akademik dapat dikatakan: MBG telah menghasilkan policy legitimacy (legitimasi kebijakan) yang relatif kuat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran.

Kebijakan lain pemerintahan Prabowo yang sering disorot adalah Sekolah Rakyat (kategori redistributive policy), hilirisasi (developmental), dan koperasi desa (community empowerment policy). Ketiga kebijakan itu menyasar kelompok yang berbeda. Sekolah Rakyat sebagai mobilitas sosial.  Hilirisasi sebagai industrialisasi nasional. Koperasi desa sebagai ekonomi akar rumput. 

Karena tiga kebijakan itu berdampak jangka panjang, dukungan publik biasanya terbentuk lebih pelan daripada MBG yang manfaatnya dirasakan setiap hari.

BACA JUGA:Pemerintahan Prabowo Tidak Bisa Langsung Kerja

BACA JUGA:Khofifah Puji Pencapaian Jokowi dan Sambut Optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran

Seymour Martin Lipset dari Harvard University dan Stanford University menyebut teori performance legitimacy, di mana pemerintah memperoleh legitimasi karena hasil yang dirasakan rakyat. Dalam konteks Prabowo, itu didapatkan dari kebijakan MBG, program sosial, hilirisasi, dan stabilitas keamanan.

Kalau dari Max Weber yang tenar dengan teorinya, charismatic authority, masyarakat sering mendukung pemimpin karena ketegasan, simbol kepemimpinan, dan kepercayaan personal. Fenomena itu dapat menjelaskan mengapa approval seorang presiden tetap tinggi meski ada kritik dan demo terhadap sebagian kebijakannya.

Dari perspektif Amartya Sen (Harvard University dan University of Cambridge), terkenal dengan teori capability approach, negara dinilai bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan warga untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih produktif. 

Dalam perspektif itu, MBG dipandang meningkatkan kapasitas gizi dan Sekolah Rakyat meningkatkan kapasitas pendidikan. Keduanya merupakan investasi pembangunan manusia.

Sen melihat kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, melainkan minusnya  kemampuan untuk berkembang. Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan, mobilitas sosial, dan kesempatan kerja masa depan. 

Dalam teori Sen, negara yang membiayai pendidikan anak miskin sedang memperbesar ”capability” warga negara. Artinya, Sekolah Rakyat bukan sekadar program bantuan pendidikan, melainkan juga investasi pembangunan manusia.

Di sini terlihat tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dan dukungan mayoritas terhadap program MBG dan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya memiliki legitimasi elektoral hasil Pilpres 2024, tetapi juga mulai membangun legitimasi kinerja (performance legitimacy) sebagaimana dijelaskan Lipset di atas. 

Sumber: