Mengembalikan Ulama ke Episentrum NU

Selama ini khitah kerap dipahami secara sempit sebagai soal jarak NU dari politik praktis. Padahal, esensi terdalam khitah bukan semata-mata tentang dekat atau jauhnya NU dari politik. Khitah adalah ikhtiar menjaga kemerdekaan moral organisasi. Ia adalah mekanisme agar NU tetap mampu berbicara atas nama kemaslahatan umum, bukan atas nama kepentingan kelompok tertentu.

Pemikir Italia Antonio Gramsci pernah mengingatkan bahwa kekuatan institusi masyarakat sipil terletak pada kemampuannya memproduksi kepemimpinan moral dan intelektual. Ketika fungsi itu melemah, organisasi akan mudah terseret menjadi sekadar instrumen perebutan pengaruh.

Dalam konteks NU, penguatan posisi ulama tidak berarti menjauhkan organisasi dari kehidupan politik kebangsaan. NU sejak awal tidak pernah menjadi penonton dalam sejarah Indonesia. Resolusi Jihad 1945, kontribusi NU dalam perjalanan demokrasi, hingga perannya menjaga moderasi beragama menunjukkan bahwa nasionalisme merupakan bagian integral dari identitas NU.

Namun, sejarah yang sama mengajarkan bahwa kontribusi terbesar NU kepada bangsa justru lahir ketika organisasi ini mampu menjaga independensi moralnya. Ketika NU berbicara dengan suara keagamaan yang jernih, ia dapat menjadi penyeimbang kekuasaan. Ketika NU menjaga jarak yang cukup dari kepentingan sesaat, ia dapat menjadi rumah bagi seluruh warga bangsa.

Independensi itulah yang kini perlu terus diperkuat.

Indonesia sedang menghadapi polarisasi politik, ketimpangan sosial, disrupsi teknologi, dan perubahan geopolitik global yang tidak sederhana. Dalam situasi seperti itu, bangsa ini membutuhkan organisasi keagamaan yang mampu menjadi penuntun moral, bukan sekadar pemain dalam kontestasi kepentingan. 

Bangsa ini membutuhkan suara yang jernih ketika ruang publik dipenuhi kebisingan. Bangsa ini membutuhkan kebijaksanaan ketika politik kerap terjebak dalam kalkulasi jangka pendek.

Peran demikian hanya dapat dijalankan apabila NU tetap setia pada karakter dasarnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang bertumpu pada ilmu dan akhlak.

Muktamar ke-35, karena itu, seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang akan memimpin NU lima tahun mendatang. Pertanyaan yang lebih penting ialah nilai apa yang akan memimpin NU pada masa depan.

Dalam perspektif organisasi, pergantian figur adalah keniscayaan. Namun, keberlangsungan nilai merupakan syarat utama bagi keberlanjutan institusi. Organisasi besar bukanlah organisasi yang selalu menghasilkan pemimpin kuat, melainkan organisasi yang mampu memastikan setiap pemimpinnya tunduk pada nilai-nilai yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

Di sinilah pesan paling penting yang dapat dibaca dari Maklumat Cheng Hoo dan seruan para masyayikh dari Ploso. Keduanya bukan semata-mata berbicara tentang figur, bukan pula sekadar respons atas kompetisi menjelang muktamar. 

Keduanya mengingatkan bahwa NU dibangun oleh tradisi keulamaan yang menempatkan ilmu di atas kepentingan, musyawarah di atas dominasi, adab di atas ambisi, dan kemaslahatan di atas perebutan pengaruh.

Menjelang satu abad perjalanan berikutnya, NU memerlukan keberanian untuk kembali melihat dirinya sendiri. Bukan untuk mundur ke belakang, melainkan untuk memastikan bahwa langkah ke depan tetap berpijak pada fondasi yang benar.

Sejarah organisasi besar menunjukkan satu pelajaran penting bahwasannya krisis biasanya tidak dimulai ketika sebuah institusi kehilangan kekuasaan, tetapi ketika ia kehilangan arah. Dan, arah itu, dalam tradisi NU, selalu bermula dari ulama. (*)

*) Bustomi, mahasiswa Program Doktoral FISIP, Universitas Airlangga; pengurus LTN PWNU Jawa Timur; dan Bidang Kajian Strategis IKA Unair, Cabang Bangkalan, Madura.

Sumber: