Tampang Politik Kita: Datang, Menang, lalu Kemplang?

Fenomena itu berbahaya bagi masa depan demokrasi karena dapat melahirkan apatisme politik. Ketika rakyat merasa siapa pun yang terpilih pada akhirnya hanya akan ”mengemplang”, partisipasi politik menjadi menurun dan kualitas demokrasi ikut merosot.

Dalam perspektif administrasi publik, keadaan itu menunjukkan terjadinya krisis etika pemerintahan. Menurut Denhardt dan Denhardt (2015) melalui konsep new public service, pejabat publik seharusnya berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa yang mencari keuntungan pribadi. 

Jabatan publik adalah amanah yang harus digunakan untuk melayani kepentingan warga negara. Keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari besarnya kekuasaan yang dimiliki, tetapi dari seberapa jauh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara adil dan berkelanjutan.

Indonesia sebenarnya memiliki fondasi moral yang kuat untuk mencegah penyimpangan tersebut. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan hikmat kebijaksanaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. 

Sayang, nilai-nilai tersebut sering kali berhenti pada tataran slogan dan belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam praktik politik sehari-hari.

Karena itu, perbaikan politik tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Reformasi harus menyentuh akar persoalan, yaitu mahalnya biaya politik, lemahnya kaderisasi partai, rendahnya transparansi pendanaan politik, serta belum kuatnya budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pendidikan politik yang berorientasi pada etika publik juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak lagi memilih pemimpin berdasar transaksi jangka pendek, tetapi berdasar kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, ungkapan ”saya datang, saya menang, saya kemplang” bukan sekadar sindiran. Ia adalah cermin yang memantulkan kegelisahan masyarakat terhadap wajah politik yang kehilangan orientasi moral. 

Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan politisi yang datang untuk mengambil keuntungan dari kekuasaan, tetapi memerlukan pemimpin yang datang untuk melayani, menang untuk mengabdi, dan bekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sebab, dalam negara demokrasi, kemenangan politik bukanlah akhir perjuangan. Kemenangan hanyalah pintu masuk menuju tanggung jawab yang lebih besar. Ketika jabatan dipahami sebagai amanah, politik akan menjadi jalan kemuliaan. 

Namun, ketika jabatan dipahami sebagai kesempatan untuk mengembalikan modal dan memperkaya diri, rakyat akan terus menyaksikan pertunjukan lama: datang, menang, lalu kemplang. (*)

*) Bambang Kusbandrijo adalah dosen Prodi Administrsi Negara, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.--

Sumber: