DPRD Jatim Siapkan Perda Tata Niaga Telur Agar Harga di Tingkat Peternak Stabil

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Tata Niaga Telur sebagai langkah perlindungan terhadap peternak sekaligus menjaga stabilitas harga telur di pasaran. Regulasi tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan kelebihan pasokan yang selama ini memicu anjloknya harga di tingkat peternak.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Wiwin Sumrambah, mengatakan bahwa penyusunan perda masih dalam tahap pendalaman dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari asosiasi peternak hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur.

Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya mengatur Tata Niaga Telur, tetapi juga memperkuat pengendalian ekosistem usaha peternakan agar keseimbangan produksi dan harga dapat terjaga.

"Kami melihat perlunya kontrol terhadap seluruh ekosistem produksi peternakan, mulai dari operasional pembibitan hingga pabrik pakan. Tujuannya agar kendali harga benar-benar bisa dipegang oleh pemerintah," ujar Wiwin pada Kamis, 2 Juli 2026. 

BACA JUGA:PDIP Jatim Terjunkan Tim Kuasa Hukum, Dampingi Santriwati Sidoarjo dalam Kasus Dugaan Pencabulan

BACA JUGA:Haul Bung Karno, DPD PDIP Jatim Hidupkan Kembali Nilai-Nilai Sang Proklamator untuk Berani Berpikir Besar

Komisi B DPRD Jatim juga menekankan pentingnya penguatan data produksi dan kebutuhan pasar sebagai dasar penyusunan kebijakan sehingga potensi kelebihan pasokan dapat diantisipasi lebih dini.

"Kita juga menekankan pentingnya akurasi pengelolaan data kebutuhan dan pasar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur demi mengantisipasi penumpukan stok telur yang berujung pada jatuhnya harga jual di peternak," kata politisi PDIP tersebut.

Sembari menyiapkan regulasi, DPRD Jatim mendorong langkah cepat melalui peningkatan penyerapan telur lokal oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Salah satu usulan yang tengah dibahas bersama Satgas Pangan adalah meningkatkan frekuensi penyajian menu telur dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan.

Namun demikian, kebijakan tersebut masih menunggu instruksi resmi agar dapat diterapkan di seluruh SPPG.

BACA JUGA:Peringati Hari Lahir Pancasila, DPD PDIP Jatim Teguhkan Semangat Persatuan dan Gotong Royong

BACA JUGA:Semangat Pengorbanan dan Kebersamaan, PDIP Jatim Bagikan 468 Sapi Kurban

Selain itu, Komisi B DPRD Jatim juga akan mengusulkan evaluasi terhadap sistem perizinan peternakan melalui online single submission (OSS).

Menurut Wiwin, mekanisme perizinan yang tidak disertai pengaturan kuota berpotensi memicu bertambahnya jumlah peternak tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar.

"Karena izin lewat OSS terbuka tanpa kuota, semua orang bisa masuk menjadi peternak baru. Kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar sistem OSS ke depan menerapkan kuota demi menjaga stabilitas supply dan demand," tegasnya.

Wiwin menambahkan, DPRD Jatim bersama Satgas Pangan dan Polda Jatim akan terus menghimpun data pelanggaran terkait penyerapan telur lokal sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat dalam memperbaiki tata kelola sektor peternakan. (*)

BACA JUGA:PDIP Jatim Wajibkan 20 Persen Pengurus PAC Berasal dari Anak Muda

BACA JUGA:PDIP Jatim Buka Ruang Besar bagi Anak Muda dalam Struktur Partai di Lamongan

Sumber: