Menyoal Gerakan Mahasiswa dan Solusinya

Tidak ada satu pun partai politik koalisi dan menteri yang berseberangan atau berbeda pendapat dengan kebijakan Presiden Prabowo sehingga tidak terjadi konflik politik. Semuanya masih bisa dikendalikan dengan baik oleh presiden. Itu salah satu kelebihan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Berbeda dengan situasi politik yang menyertai gerakan Reformasi 1998, lebih ekstrem, karena pemerintah Orde Baru saat itu menunjukkan otoritarianisme rezim, tidak mampu mengendalikan krisis ekonomi, melakukan pembungkaman pers, dan tindakan represif aparat keamanan dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa saat itu yang berujung pada aksi kekerasan dan kerusuhan massal.

Akibatnya, merembet pada tuntutan pemakzulan Presiden Soeharto dengan tuntutan mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen UUD 1945, menghapuskan dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM), melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Fakta demikian tidak tampak pada pemerintahan saat ini, situasi politik saat ini tampak kondusif. Pemerintah tidak menunjukkan otoritarianisme, Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang merangkul tokoh-tokoh utama untuk diminta memberikan pertimbangan atas kebijakan yang dilakukan. 

Misalnya, terkait persoalan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump. Presiden Prabowo mengundang tokoh-tokoh utama dari kalangan ormas untuk diminta pandangan.

Lalu, bagaimana situasi yang menyertai aksi unjuk rasa mahasiswa saat ini agar tidak seperti tuntutan mahasiswa pada gerakan Reformasi 1998? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dikemukakan teori Ted Robert Gurr yang disebut ”deprivasi relatif” yang menjelaskan bahwa potensi konflik dan kekerasan politik muncul dari kesenjangan antara harapan masyarakat tentang apa yang didapatkan dan kenyataan yang terjadi.

Ilustrasi teori Gurr tersebut, kesenjangan yang terjadi saat ini adalah sebagian masyarakat di satu sisi mengalami kesulitan karena naiknya harga BBM, belum meratanya ekonomi meskipun pertumbuhan ekonomi tergolong meningkat. 

Di sisi lain, telah tertangkap sejumlah pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lebih spesifik, Gurr mengemukakan salah satu pola teori deprivasi relatif yang disebut deprivasi aspirasional, yaitu kondisi psikologis dan sosial di mana masyarakat atau kelompok merasa tertinggal. 

Biasanya muncul akibat paparan informasi atau janji-janji kemajuan yang membuat mereka merasa berhak mendapatkan apa yang dijanjikan.

Menyikapi fakta demikian, agar aksi unjuk rasa mahasiswa tidak berlarut-larut dan merembet, pemerintah perlu segera menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi faktor penyebab utama aksi unjuk rasa mahasiswa, sebagaimana teorinya Gurr.

Sanksi hukum yang tegas bagi pejabat yang menyalagunakan jabatan dan wewenang sembari dibarengi perbaikan kesejahteraan masyarakat, serta merespons tuntutan masyarakat untuk ditindaklanjuti secara konkret, diberi peringatan kepada sejumlah elite politik dan pejabat yang bergaya hidup glamor karena dapat memicu kecemburuan sosial yang dapat berujung pada aksi kekerasan dan stabilitas politik. (*)

*) Muhammad Turhan Yani  adalah guru besar Fisipol Universitas Negeri Surabaya dan Dewan Pakar HISPISI.

*) Bagong Suyanto adalah guru besar FISIP Universitas Airlangga dan reviewer riset kolaborasi internasional.

Sumber: