Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp400 Miliar, Pembebasan Lahan Flyover Gedangan Dikebut

HARIAN DISWAY - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan dengan membentuk tim khusus pengadaan tanah sekaligus menyiapkan anggaran sebesar Rp400 miliar guna memastikan pembayaran ganti rugi kepada warga berjalan lancar.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek strategis tersebut telah rampung. Saat ini pemerintah daerah memfokuskan penyelesaian administrasi pada 16 bidang tanah yang masih terkendala agar proses penilaian harga atau appraisal dapat dimulai sesuai target pada Agustus 2026.

"Kami bergerak cepat. Pengumpulan dokumen lahan hingga pengukuran terus berjalan secara paralel. Kami menargetkan proses appraisal sudah bisa dimulai pada Agustus nanti," kata Subandi usai memimpin rapat koordinasi di Ruang Delta Wicaksana, Sidoarjo, Kamis  16 Juli 2026.

Untuk mendukung percepatan proyek tersebut, Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran Rp200 miliar dalam APBD 2026. Pemerintah daerah juga menyiapkan tambahan Rp200 miliar pada APBD 2027 sehingga total dana yang disediakan untuk pembayaran ganti rugi lahan mencapai Rp400 miliar.

BACA JUGA:Perampok Diduga Lemparkan Korban Wanita dari Flyover Bogor: Cara Baru Pembunuhan

BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Rp4 Triliun untuk Pembenahan Perlintasan Sebidang dan Pembangunan Flyover Bekasi

Selain dukungan anggaran, Pemkab Sidoarjo membentuk Tim Pengadaan Tanah yang akan berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim penilai independen (appraisal), serta konsultan hukum agar seluruh tahapan pembebasan lahan berjalan sesuai ketentuan.

Pemerintah daerah juga melakukan pelacakan keberadaan pemilik lahan yang berada di luar daerah dengan melibatkan perangkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh dokumen administrasi dapat segera dilengkapi dan proses pembebasan lahan tidak mengalami keterlambatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Muhammad Makhmud menjelaskan, 16 bidang tanah yang belum tuntas bukan disebabkan adanya sengketa hukum, melainkan persoalan administrasi.

"Kendala utamanya adalah beberapa pemilik lahan saat ini berdomisili di luar daerah dan belum berhasil ditemui. Selain itu, ada satu bidang tanah yang ahli warisnya mencapai 57 orang dan dokumen kesepakatannya belum lengkap," ujar Makhmud.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan dengan membentuk tim khusus pengadaan tanah sekaligus menyiapkan anggaran sebesar Rp400 miliar guna memastikan pembayaran ganti rugi kepada warga-Humas Pemkab Sidoarjo-

Menurutnya, perangkat daerah bersama pemerintah desa kini terus melakukan penelusuran terhadap para pemilik lahan maupun ahli waris agar seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi. Dengan demikian, proses penilaian harga dapat segera dilakukan sebelum pembayaran ganti rugi dilaksanakan.

Subandi menegaskan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat hingga seluruh tahapan pembebasan lahan selesai. Ia berharap seluruh proses dapat dituntaskan pada tahun ini sehingga pembangunan fisik Flyover Gedangan dapat segera dimulai.

"Kami berupaya semaksimal mungkin. Tahun ini pembebasan lahan harus rampung agar pembangunan fisik jembatan layang bisa segera terwujud demi mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan," tegasnya.

Sumber: