Sudaryono dan Ibnu Khaldun

SUDARYONO tidak punya hubungan dengan Ibnu Khaldun. Tidak ada hubungan kerabat. Apalagi, hubungan anak-bapak. Namun, dalam hal pengangkatan SUDARYONO sebagai kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, fenomena SUDARYONO ada hubungannya dengan Ibnu Khaldun. 

Sudaryono bukanlah figur yang datang dari luar lingkaran politik Prabowo. Ia telah lama dikenal sebagai salah satu orang dekat presiden, baik dalam struktur Partai Gerindra maupun dalam berbagai aktivitas politik yang mengiringi perjalanan karier Prabowo. 

Karena itu, keputusan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pergantian pejabat administratif, tetapi juga sebagai cermin gaya kepemimpinan yang sangat bertumpu pada lingkaran kepercayaan yang terbatas.

Sebagian pihak melihat langkah tersebut sebagai keputusan yang rasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo yang menyerap anggaran ratusan triliun serta memiliki konsekuensi politik yang tinggi. 

BACA JUGA:Kepala BGN Sudaryono: Jangan Pesimis, Terus Benahi Distribusi Makan Bergizi Gratis

BACA JUGA:Profil Sudaryono, Wamentan yang Dikabarkan Jadi Pengganti Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN

Presiden tentu membutuhkan sosok yang memiliki loyalitas, kemampuan koordinasi, dan kesamaan visi agar implementasi program berjalan sesuai target. 

Namun, pihak lain menilai bahwa pola pengangkatan itu memperlihatkan makin sempitnya radius kepercayaan Prabowo. Alih-alih membuka ruang bagi profesional independen atau figur dari spektrum politik yang lebih luas, posisi-posisi strategis justru lebih banyak diisi mereka yang telah lama berada dalam orbit politik presiden.

Fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep ash-shabiyah yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam karya monumental, Muqaddimah, yang ditulis pada abad ke-14. Ash-shabiyah adalah solidaritas kelompok yang terbentuk melalui ikatan emosional, pengalaman bersama, loyalitas, dan rasa senasib. 

Solidaritas itulah yang menjadi sumber utama kekuatan politik. Sebuah kekuasaan tidak lahir semata-mata karena institusi formal, melainkan karena adanya kelompok inti yang memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan dan menjalankan kekuasaan.

BACA JUGA:Permintaan Global Meningkat, Wamentan Sudaryono: RI Siap Ekspor 1,5 Juta Ton Pupuk

BACA JUGA:Permintaan Global Meningkat, Wamentan Sudaryono Sebut RI Bidik Ekspor 1,5 Juta Ton Pupuk

Bagi Ibnu Khaldun, setiap dinasti atau pemerintahan selalu memiliki kelompok inti yang menopang kekuasaan. Pada fase awal, kelompok itu biasanya terdiri atas orang-orang yang telah melalui berbagai perjuangan bersama pemimpin. Mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena telah teruji dalam berbagai situasi sulit. 

Dalam konteks pemerintahan modern, kelompok tersebut tidak lagi berbasis kekerabatan suku sebagaimana pada masyarakat Arab abad ke-14, tetapi dapat berbentuk jaringan politik, partai, relasi personal, maupun kelompok yang memiliki sejarah perjuangan yang sama.

Sumber: