Beras Fortifikasi, Mengapa RI Memerlukan HAPP-nya?

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya beras yang tersimpan di gudang atau tingginya produksi padi nasional. Keberhasilan itu akan diukur dari kualitas manusia yang tumbuh dari pangan yang mereka konsumsi. 

Jika tujuan pembangunan telah bergeser dari ketahanan pangan menuju ketahanan gizi, instrumen hukumnya pun harus ikut berevolusi. Di situlah HAPP menemukan maknanya: bukan sekadar sebagai acuan harga, melainkan sebagai cara negara membentuk pasar demi pembangunan manusia Indonesia. (*)

*) Mirza Muttaqien adalah mahasiswa Program Doktor Hukum Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga.

Sumber: