Bertemu Prabowo, Dirut Pertamina Siapkan Infrastruktur untuk Impementasi B50 dan Bioetanol

HARIAN DISWAY – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 atau biodiesel 50 persen. Pemerintah juga mulai menyiapkan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol.

Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri saat bertemu Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, 9 Agustus 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Simon melaporkan perkembangan B50 yang telah diluncurkan Prabowo pada Juli lalu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

BACA JUGA:Ekonom Soroti Biosolar B50: Indonesia Jadi Negara Pertama di Dunia, Tapi Tantangan Besarnya Baru Dimulai

BACA JUGA:Harga Biosolar B50 Tetap Rp6.800 per Liter, Bahlil: Tak Ada Kenaikan Meski Campuran Sawit Jadi 50 Persen

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Sekretaris Kabinet.

Pertemuan di Hambalang itu juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Selain membicarakan sektor energi, Prabowo memberikan arahan mengenai tata kelola perusahaan negara.

Ia meminta struktur organisasi di Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya dibuat lebih sederhana. Prabowo turut menyoroti banyaknya lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di sejumlah BUMN.

BACA JUGA:Pemerintah Diminta Buka Perhitungan Keekonomian Implementasi B50 Secara Transparan

BACA JUGA:Presiden Prabowo Luncurkan B50, Hentikan Impor Solar, dan Kunci Devisa Rp170 Triliun

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.

Pemangkasan tersebut dilakukan agar proses pengambilan keputusan di perusahaan negara bisa berjalan lebih cepat. Pemerintah juga ingin produktivitas dan efisiensi BUMN semakin terjaga.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” ujar Seskab. (*)

*) Mahasiswa Magang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra

Sumber: