DPRD Gresik Sepakati Perubahan Anggaran APBD 2026: Rasionalisasi untuk Pelayanan Publik

“Ini untuk mempercepat konektivitas akses antar daerah di Gresik. Dengan begitu, roda perekonomian di tingkat desa lebih lancar,” kata Syahrul.

Selain sektor tersebut, sejumlah kebutuhan layanan dasar lainnya turut mendapat perhatian. Di antaranya penyediaan skywalker pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mempercepat penataan pohon, sarana dan prasarana pemadam serta penyelamatan dan sistem komunikasi-informasi kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BACA JUGA:Ketua DPRD Gresik Apresiasi Diskon Pajak di Momen Kemerdekaan: Jurus Jitu Dongkrak PAD

BACA JUGA:Ketua DPRD Gresik Bacakan Teks Proklamasi: Ajak Warga Rawat Kerukunan dan Spirit Kemerdekaan

Dukungan anggaran juga diarahkan untuk pengembangan kawasan industri kecil menengah (IKM) Menganti, program kampung nelayan, pemerataan penerangan jalan umum (PJU), hingga petugas pada lintasan rel kereta api.

Untuk PJU, kebutuhan saat ini mencapai 4 ribu titik. Dari jumlah tersebut, usulan OPD yang tersedia sebanyak 190 titik. DPRD kemudian mendorong tambahan sekitar 20 titik dengan mempertimbangkan kondisi fiskal.

Pemkab dan DPRD juga menyiapkan dana khusus untuk pelaksanaan dropping air bersih guna mengatasi krisis air di sejumlah wilayah yang terdampak kemarau ekstrem.

KENDARAAN MELAJU PELAN di kawasan Jalan Kedanyang, Gresik. Secara bertahap, pembangunan infrastruktur terus dilakukan di Kabupaten Gresik.-Moch Sahirol Layeli-

Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemkab, perubahan APBD 2026 diarahkan agar ruang fiskal yang tersedia tetap mampu menopang kebutuhan masyarakat. Rasionalisasi anggaran sekaligus menjadi upaya menjaga agar program prioritas dan layanan dasar tetap berjalan sesuai kebutuhan. (*)

 

Sumber: