Gus Kikin, NU, dan Jarak Kekuasaan

Jawaban ketiga bersifat sangat kelembagaan dan justru dibuktikan sendiri oleh episode konsesi tambang itu. Kedekatan dengan kekuasaan tak cuma mengancam wibawa organisasi ke luar; ia meracuni organisasi dari dalam. 

Begitu ada sumber daya besar yang datang lewat pintu kekuasaan, sumber daya itu dengan sendirinya jadi rebutan di antara elitenya sendiri –siapa yang mengelola, siapa yang bermitra, siapa yang dapat bagian. 

Perpecahan kepengurusan PBNU sepanjang 2025 adalah contoh telanjang dari mekanisme ini: bukan perbedaan tafsir keagamaan yang memecah NU, melainkan perebutan akses pada sesuatu yang datang dari kedekatan dengan negara.

Jawaban keempat lebih universal, dan pernah diucapkan, dengan cara berbeda, oleh seorang sejarawan Inggris pada abad ke-19: kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak. Ucapan Lord Acton itu bukan cuma berlaku bagi raja dan diktator. 

Ia berlaku bagi siapa saja, termasuk lembaga keagamaan yang paling saleh niatnya sekalipun, begitu mereka mulai terbiasa dilayani, dihormati karena jabatan, dan jarang dibantah. 

Kebiasaan itu pelan-pelan mengikis kepekaan sebuah organisasi terhadap suara jamaahnya sendiri di akar rumput –persis yang coba dicegah oleh mekanisme ahlul halli wal aqdi yang memilih Gus Kikin lewat musyawarah, bukan lewat hitungan suara yang gampang dipolitisasi.

***

Maka, begitulah Gus Kikin kini berdiri di titik yang paling sulit dari semua kemungkinan: bukan lagi sebagai pengasuh pesantren yang bicara dari pinggir, mengingatkan dari jarak aman seorang alim yang tak punya kepentingan di ruang rapat PBNU, melainkan sebagai orang yang justru duduk paling dekat dengan kekuasaan struktural NU itu sendiri. 

Ucapan yang dulu gampang diucapkan sebagai otokritik kini harus dijalani sebagai disiplin harian: menerima tamu-tamu penguasa tanpa tunduk kepadanya, menerima anggaran dan program pemerintah tanpa menjadikan NU bagiannya, memimpin organisasi lima tahun ke depan tanpa mengulangi apa yang baru saja meretakkannya.

Di Tebuireng, di kompleks yang sama tempat Hasyim Asy’ari dulu memilih menjauh dari kekuasaan kolonial demi menjaga wibawa fatwanya sendiri, cicitnya kini punya pekerjaan yang lebih berat: menjaga jarak itu bukan dari kejauhan, melainkan dari dalam kekuasaan itu sendiri. 

Sejarah NU sudah pernah mengajarkan bahwa jarak itu bisa hilang dan bisa direbut kembali. Yang belum pernah benar-benar diuji adalah: bisakah jarak itu dijaga oleh orang yang justru duduk paling dekat dengan sumbernya. (*)

*) Salimah adalah dosen Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, FIB, Unair, dan warga ISNU Airlangga.

 

Sumber: