Syaifuddin Zuhri Peringatkan Praktik Nepotisme Tak Nodai Penyisiran Data Desil
SYAIFUDDIN ZUHRI, ketua DPRD Kota Surabaya, memperingatkan perangkat kampung agar tidak terapkan nepotisme dalam penyisiran data desil. --PDIP Jatim
SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta penyisiran ulang data penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan secara jujur dan objektif. Ia mengingatkan proses verifikasi di tingkat akar rumput tidak boleh dinodai praktik nepotisme, titipan, maupun subjektivitas pengurus lingkungan.
Menurut Syaifuddin, pembenahan data desil memang diperlukan agar bantuan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Namun, proses koreksi tersebut harus tetap memiliki integritas sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
"Warga harus menyampaikan kondisi apa adanya. Pak RT dan RW juga harus jujur dan fair. Tidak boleh lagi ada faktor like and dislike atau sekadar kedekatan saja," ujar Syaifuddin kepada wartawan di Surabaya pada Kamis, 24 September 2026.
Politisi PDIP yang akrab disapa Kaji Ipuk itu menilai data desil seharusnya tidak diperlakukan sebagai satu-satunya patokan dalam menentukan kondisi sosial ekonomi warga. Data tersebut dapat menjadi panduan awal, tetapi kondisi faktual di lapangan tetap harus diverifikasi.
BACA JUGA:Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri Sebut Media Mitra Strategis Legislatif
"Saya harus tegas. Abaikan desil. Desil ini hanya panduan. Kita harus intervensi hingga warga kembali mendapat haknya," tegasnya.
Pemkot Surabaya sebelumnya memang memperkuat mekanisme verifikasi faktual untuk mengoreksi ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi riil warga. Dalam mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel), data calon penerima dibahas secara terbuka bersama masyarakat agar kelayakan penerima dapat diverifikasi satu per satu.
Langkah tersebut dilakukan setelah Pemkot Surabaya menerima ribuan pengaduan terkait ketidaksesuaian data desil. Dinas Sosial Surabaya mencatat sekitar 3.283 keluhan hingga awal September 2026 dan menindaklanjutinya melalui verifikasi lapangan serta usulan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat.
Bagi Syaifuddin, keterlibatan masyarakat dalam penyisiran data menjadi penting karena pengurus lingkungan dan warga memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial di wilayah masing-masing. Namun, pengetahuan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab.
BACA JUGA:PDIP Usul Capres Minimal Diusung 2 Partai dan Maksimal 4 Partai
Ia mengingatkan, jangan sampai upaya memperbaiki kesalahan data justru membuka ruang bagi warga yang memiliki kedekatan dengan pengurus lingkungan untuk mendapatkan prioritas, sementara warga lain yang lebih membutuhkan terabaikan.
"Tidak boleh lagi ada faktor like and dislike atau sekadar kedekatan saja," tegas sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
