Pendidikan Gratis dan Monster Kecil di Kampus

PRESIDEN Prabowo Subianto membuat gebrakan yang bikin para pembantunya berdebar-debar. Kali ini ia memerintahkan agar seluruh pendidikan negeri dilaksanakan secara gratis.

Mungkin ini bisa menjadi kabar baik. Tapi, bisa sekaligus menjadi kabar buruk. Kabar baiknya adalah gebrakan itu menjadi angin segar yang membuka kesempatan yang lebih leluasa untuk bisa masuk perguruan tinggi tanpa bayar.

Kabar buruknya adalah gebrakan tersebut menjadi konfirmasi kali kesekian akan gaya kepemimpinan impulsif Prabowo. 

Pertanyaan yang selalu menggelayut adalah dari mana anggarannya. Ketika pendidikan dijadikan gratis, otomatis semua beban biaya ada pada negara. 

Dalam kondisi fiskal yang masih sangat tertekan oleh pembiayaan besar proyek populisme Prabowo –Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan– pendidikan gratis itu akan menjadi tekanan baru yang membuat ruang fiskal makin terimpit.

BACA JUGA:Menakar Keseriusan Presiden Prabowo Menggratiskan Kuliah PTN: Rp93,7 Triliun untuk Jutaan Impian

BACA JUGA:Urgensi Kuliah Gratis: Mencegah Korupsi dari Pintu Kampus

Pendidikan gratis bisa menjadi ancaman terhadap kualitas pendidikan. Selama ini kampus sudah menjadi bagian dari korporatisme negara. Fungsi kampus sudah tergerus menjadi sekadar menara gading. Fungsi intelektual organik ala Gramsci kian terpinggirkan.

Pendidikan gratis bisa memberikan peluang yang lebih leluasa bagi rakyat untuk mengakses pendidikan tinggi yang makin mahal. Namun, kampus gratis akan membatasi kemampuan untuk mendapatkan dana bagi pengembangan kampus yang membutuhkan biaya tinggi.

Prabowo ingin menghapus sistem pendidikan warisan Jokowi, yang menjadikan perguruan tinggi sebagai lembaga yang mirip dengan perusahaan swasta. Kampus menjadi lembaga yang bisa mengutip biaya tinggi untuk ongkos pengembangan pendidikan.

Model pendidikan liberal itu digeser oleh Prabowo menjadi lembaga yang pembiayaannya ditanggung negara. Sosialisme ala Prabowo itu mengalihkan beban pembiayaan pendidikan langsung ke pundak negara.  

Janji kampanye dan kebijakan pendidikan gratis yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto berisiko terjebak dalam penyeragaman dan kontrol pendidikan di tangan kekuasaan. 

Gagasan pendidikan gratis yang dikelola penuh secara sentralistis oleh negara membawa ancaman laten, yaitu penyeragaman. Ketika negara memegang kendali penuh atas pendanaan dan kurikulum, pendidikan berisiko berubah dari sarana pembebasan menjadi alat kooptasi total terhadap masyarakat sipil. 

Sekolah dan perguruan tinggi tidak lagi difungsikan untuk mengasah daya kritis, tetapi untuk menghasilkan ”tukang-tukang” ahli yang patuh dan siap dipakai oleh mesin industri serta birokrasi kekuasaan.

Sumber: