Pendidikan Gratis dan Monster Kecil di Kampus

Tanpa otonomi dan independensi, pendidikan gratis akan menjadi proyek pembentukan cetakan massal. Dalam bahasa Pink Floy pada bait Another Brick in the Wall, sistem pendidikan yang seragam hanya akan menghasilkan ”batu bata tambahan” dalam dinding bangunan kekuasaan. 

Untuk menghindari kontrol total kekuasaan, sistem pendidikan membutuhkan kemandirian finansial dan institusional. Salah satu model yang terbukti mampu menjamin independensi adalah sistem dana abadi (endowment) atau perwakafan.

Dunia Islam telah mengenal efektivitas sistem wakaf sejak era kejayaan hingga masa Kesultanan Utsmaniyah. Institusi pendidikan yang didanai oleh wakaf mampu berdiri tegak tanpa bergantung pada arbitrase politik penguasa. Ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis berkembang pesat karena institusi akademis memiliki benteng finansialnya sendiri.

Prof Ahmet T. Kuru dalam Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment (Islam, Otoritarianisme, dan Keterbelakangan), 2019, menelisik secara mendalam pasang surut peradaban Islam. 

Kuru menjelaskan bahwa kebangkitan ilmu pengetahuan pada masa awal Islam terjadi ketika para ulama dan intelektual memiliki otonomi finansial dari penguasa. Kemunduran mulai terjadi ketika terjadi aliansi erat antara negara dan ulama-akademisi yang mengooptasi kebebasan berpikir.

Di era modern, kekuatan sistem endowment terlihat nyata pada universitas-universitas global seperti Harvard University di Amerika Serikat. Otonomi finansial yang bersumber dari dana abadi membuat Harvard memiliki keberanian institusional untuk melawan tekanan politik, seperti kebijakan kontroversial dari Donald Trump.

Di Indonesia realitas yang terjadi justru sebaliknya. Kampus dan akademisi telah lama terjerat dalam jaringan korporatisme negara. Perguruan tinggi sering kali diintegrasikan ke dalam jaringan politik dan ekonomi kekuasaan sehingga fungsi kritis akademik menjadi tumpul.

Akibat dari ekosistem yang mengekang itu, lahirlah ”diktator-diktator kecil” di lingkungan akademis. Figur pemimpin kampus, seperti Rektor UIN Sunan Ampel Akhmad Muzakki –yang sekarang disorot akibat tindakan otoriter dan represif terhadap dinamika mahasiswa dan dosen– merupakan cermin dari output sistem pendidikan yang represif. 

Sosok Muzakki itu adalah miniatur dari gambaran besar republic of fear –sebuah tatanan yang memerintah dan mempertahankan status quo dengan mengandalkan ketakutan, pembungkaman, serta kepatuhan buta. 

Kepemimpinan Muzakki di UIN Sunan Ampel, Surabaya, bisa merupakan miniatur dari sistem besar kekuasaan di Indonesia. Muzakki menjadi monster kecil yang otoriter di lingkungan kampus. Sementara itu, di luar lingkar kampus muncul monster-monster besar yang lebih mengerikan.

Pendidikan gratis yang menjanjikan akses seluas-luasnya memang terdengar mulia di permukaan. Namun, jika janji tersebut dibayar dengan penyeragaman pemikiran, penghilangan nalar kritis, dan penyerahan otonomi kampus kepada kekuasaan tunggal negara, biaya sebenarnya yang harus dibayar oleh bangsa ini jauh lebih mahal.

Pendidikan seharusnya membebaskan manusia, bukan malah memenjarakannya dalam dogma. Jika program pendidikan ala Prabowo hanya berfokus pada pembagian fasilitas, tanpa mereformasi independensi kelembagaan, sistem itu hanya akan melestarikan pabrik kepatuhan. 

Pendidikan gratis itu tak lebih dari just another brick in the wall bagi bangunan otoritarianisme baru. (*)

Sumber: