Mas Wali

Ia memang tidak didukung Gerindra saat pencalonan. Sebab, saat itu partai yang didirikan Presiden Prabowo Subianto tersebut bersama PDI Perjuangan mengusung calon sendiri. 

Mas Wali diusung PKB. Di kandang PDI Perjuangan. Di ”kota suci” partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Di kota tersebut ada makam Bung Karno. Ayahanda Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sejak reformasi politik, baik Kota maupun Kabupaten Blitar selalu dipimpin PDI Perjuangan. Hanya periode lalu, kabupaten Blitar kebobolan PKB. Berikutnya ganti kota. Periode ini, kabupaten dipegang PDIP lagi.

Kepala daerah hasil koalisi memang rawan pecah kongsi di tengah jalan. Itu terjadi sejak pilkada secara langsung. Umumnya karena masing-masing merasa berkontribusi besar dalam pemenangan. Apalagi di era pilkada yang ”mahal” sekarang.

Saya sempat menjadikan masalah itu objek penelitian untuk tesis S-2 di Pascasarjana FISIP Unair. Salah satu temuannya, kepala daerah dan wakilnya rentan pecah. Apalagi kalau masing-masing diusung partai politik yang berbeda.

Temuan lain, konflik sering tak muncul di awal masa jabatan. Ketika baru dilantik. Keduanya masih sering tampil bersama. Hubungan dengan partai pengusung juga tampak baik-baik saja. 

Persoalan mulai terasa setelah pembagian tugas. Juga, ketika mulai menempatkan orang. Pun, ketika keputusan anggaran masuk ke meja kerja.

Kepala daerah merasa memegang tanggung jawab utama. Wakilnya merasa ikut memenangkan pilkada. Apalagi kalau selama kampanye ia membawa dukungan partai, jaringan, bahkan biaya. 

Di sinilah sumber masalahnya. Sebelum pencalonan, mereka lebih banyak membicarakan cara menang. Jarang membicarakan cara memerintah bersama. Kalaupun ada kesepakatan, sering sebatas janji lisan. 

Setelah menang, masing-masing mengingat janji itu dengan cara berbeda. Lalu, datang orang-orang di sekitar mereka. Ada yang merasa berjasa memenangkan kepala daerah. 

Ada pula yang merasa ikut mengantar wakilnya ke kursi kekuasaan. Mereka membawa usulan, menitipkan nama, dan meminta akses. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, mereka bisa menjadi penyulut konflik.

Saya tidak tahu apakah itu yang terjadi di Blitar. Cerita Mas Wali tentu perlu didengar bersama cerita wakilnya. Saya juga tak ingin menyimpulkan bahwa persoalan di Blitar sama dengan di Sidoarjo. Setiap pasangan punya riwayat dan masalah sendiri.

Namun, pola besarnya sudah lama terlihat. Pilkada memilih satu pasangan. Sesudah dilantik, yang bekerja adalah dua orang dengan kewenangan tidak seimbang. 

Kepala daerah mempunyai ruang mengambil keputusan. Wakilnya menjalankan tugas yang diberikan. Padahal, di mata pemilih, keduanya sama-sama meminta mandat.

Kalau hubungan mereka baik, keadaan itu bisa dikelola. Kepala daerah percaya kepada wakilnya. Wakilnya juga paham batas perannya. 

Sumber: