Dari Bung Hatta ke Gibran

Kemudian, Umar Wirahadikusumah dan Try Sutrisno membawa pengalaman militer. Lalu, Sudharmono memiliki pengalaman panjang dalam administrasi pemerintahan. Terakhir B.J. Habibie yang membawa keahlian teknologi.

Keragaman itu memperlihatkan bahwa intelektualitas tidak selalu identik dengan gelar akademik. Pengetahuan praktis, pengalaman organisasi, kemampuan mengambil keputusan, dan pemahaman terhadap persoalan masyarakat juga merupakan sumber kompetensi kepemimpinan.

BACA JUGA:Putusan MK soal Ijazah Gibran, Istana: Tidak Ada dan Belum Ditemukan Itu Berbeda

BACA JUGA:9 Hakim MK Dilaporkan soal Sidang Ijazah Gibran, Ini Tuduhannya

Periode Habibie memperlihatkan makin pentingnya spesialisasi. Habibie memiliki pendidikan teknik dan pengalaman industri dirgantara di Jerman. Ia merepresentasikan kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Di era Presiden Gus Dur, Wapres Megawati Soekarnoputri mewakili spektrum besar politik Indonesia antara Islam dan nasionalis. Gus Dur mewakili kekuatan Islam, Megawati representasi kelompok nasionalis.

Ketika Megawati menjadi presiden, paduan nasionalis dan Islam itu direpresentasikan melalui Hamzah Haz sebagai wapres. 

Di era Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla menonjol melalui pengalaman kewirausahaan, negosiasi, dan penyelesaian konflik. Kemudian, Boediono punya pengalaman ekstensif sebagai birokrat ekonomi. 

Jokowi mengambil Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Kemudian, di periode kedua mengambil Ma’ruf Amin yang membawa pengalaman panjang dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks itulah, keberadaan Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai degradasi kualitas wakil presiden. 

Umurnya yang masih muda, ijazah pendidikannya yang oleh MK (Mahkamah Konstitusi) dinyatakan tidak sederajat dengan SMA, dan pengalaman organisasinya yang minim terasa seperti jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan para pendahulunya.

Tantangan utama Gibran terletak pada pembuktian kapasitas intelektual dan profesionalitasnya dalam skala nasional. Memimpin kota tentu berbeda dengan membantu mengoordinasikan agenda pemerintahan negara sebesar Indonesia. 

Wakil presiden dituntut memahami persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, ketenagakerjaan, dan hubungan antarlembaga. 

Pada titik itulah, kompetensi Gibran diragukan. Keraguan tersebut menjadi kekhawatiran nasional yang meluas pasca-putusan MK 6 Oktober. Fenomena Gibran dikhawatirkan akan membawa preseden buruk bagi generasi bangsa. 

Sebagai wakil presiden yang mencapai posisi itu melalui rekayasa konstitusi, Gibran sekarang makin kehilangan legitimasi moral dan mengalami cacat etik yang serius.

Sumber: