Denny Indrayana Siapkan Audiensi ke DPR dan MPR, Bahas Pemakzulan Gibran

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berencana mendatangi DPR dan MPR untuk membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rencana tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dipersoalkan Denny dan timnya, khususnya mengenai syarat pendidikan Gibran.

Denny mengatakan, pihaknya tengah menyusun surat permohonan audiensi kepada fraksi-fraksi di DPR dan MPR.

"Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi, kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR," ujar Denny, Minggu, 11 Oktober 2026.

BACA JUGA:Menimbang Usulan Pemakzulan Gibran di Parlemen: Cukup 25 Suara, Siapa Berani Mulai?

BACA JUGA:Surat Usul Pemakzulan Gibran Beredar di DPR, Begini Tanggapan Istana, NasDem, dan PDIP

Selain DPR dan MPR, Denny berencana menemui sejumlah partai politik untuk mengetahui sikap mereka terhadap putusan MK tersebut.

Salah satu partai yang ingin ditemui adalah PDI Perjuangan (PDIP).

Denny Pertanyakan Sikap PDIP

Denny menilai upaya mendorong pemakzulan Gibran melalui DPR akan sulit berjalan tanpa adanya desakan publik.

"Saya khawatir proses yang dicoba dorong oleh Mahkamah Konstitusi melalui DPR, pemakzulan ini, tidak akan ke mana-mana. Kecuali rakyat melakukan gerakan dan desakan yang memang kuat, masif, dan betul-betul efektif," jelas Denny.

Ia juga ingin mengetahui sikap partai-partai politik terhadap persoalan syarat pendidikan Gibran. Secara khusus, Denny mempertanyakan posisi PDIP yang sebelumnya pernah menjadi partai politik tempat Joko Widodo bernaung.

BACA JUGA: Refly Harun Sebut Putusan MK Buka Peluang Pemakzulan Gibran

BACA JUGA:Tragedi Pemakzulan di PBNU saat Ini! Ketegangan Elite yang Merusak Marwah Organisasi Islam Terbesar

"Kita ingin lihat bagaimana posisi partai. Karena itu kita juga akan datang ke partai-partai, bagaimana posisi PDIP? Penting ini, Bu Mega bagaimana melihat kadernya, walaupun sudah mantan, Pak Jokowi dan Gibran memperlakukan bangsa Indonesia seperti ini, melakukan pembohongan publik soal syarat-syarat," imbuhnya.

Sumber: