Saat Kuasa Hilang Cerita

Dalam budaya digital, meme memungkinkan pembalikan simbolis serupa. Pejabat, aparat, bahkan institusi negara dapat kehilangan wibawa komunikasinya hanya melalui sebuah gambar atau lelucon yang menyebar luas. Meme bukan sekadar hiburan. 

Ia dapat menjadi instrumen kritik, membangun solidaritas, sekaligus mempertanyakan legitimasi kekuasaan. Humor membuat kritik lebih mudah diterima dan dibagikan, terutama ketika bahasa resmi dianggap tidak mewakili pengalaman masyarakat.

Namun, ada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar kecanggihan teknologi, yakni pergeseran sumber kredibilitas sosial. Selama ini institusi cenderung menganggap bahwa kewenangan formal, jabatan, dan penguasaan informasi memberikan legitimasi untuk menentukan bagaimana suatu peristiwa harus dipahami publik.

BACA JUGA:Transformasi Kekuatan Maritim: Arus Baru Kekuasaan Global

 BACA JUGA:Pemimpin Baru Program Baru karena Neomania Kekuasaan

Komunikasi kemudian diperlakukan sebagai instrumen untuk menjelaskan kebijakan, mengendalikan persepsi, bahkan mengoreksi pandangan masyarakat yang dianggap keliru. 

Padahal, dalam budaya digital, masyarakat bukan lagi penerima pesan yang pasif. Mereka dapat memeriksa, membandingkan, mempertanyakan, bahkan membangun narasi tandingan berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

Di sinilah otoritas formal dan kredibilitas sosial mulai mengambil jalan berbeda. Otoritas diperoleh melalui kedudukan dan aturan kelembagaan, sedangkan kredibilitas tumbuh dari kepercayaan yang harus terus-menerus dibuktikan. 

Seorang pejabat mungkin memiliki kewenangan berbicara atas nama negara, tetapi masyarakat tidak otomatis memercayai setiap perkataannya. Sebaliknya, seorang pelajar tanpa jabatan atau pengaruh institusional dapat memperoleh perhatian luas karena pengalamannya dianggap lebih autentik, konsisten, dan mewakili kenyataan yang dirasakan banyak orang.

Karena itu, krisis komunikasi yang dihadapi banyak institusi sesungguhnya bukan semata-mata kegagalan menyampaikan pesan, melainkan kegagalan membangun kepercayaan. 

Ketika pengalaman masyarakat bertentangan dengan narasi resmi, memperbanyak klarifikasi atau mempercantik kemasan komunikasi belum tentu menyelesaikan masalah. Bahkan, upaya yang terlalu agresif mengendalikan percakapan dapat memperbesar kecurigaan. 

Bagaimana dengan Indonesia?

Fenomena serupa mudah ditemukan dalam kehidupan digital Indonesia. Pernyataan pejabat, kebijakan publik, hingga keputusan lembaga pendidikan kerap berubah menjadi meme, parodi, atau video satire. 

Respons institusi sering berfokus pada cara meredam kegaduhan, meluruskan informasi, atau mengendalikan penyebaran konten. Padahal, persoalan utamanya belum tentu terletak pada kesalahpahaman masyarakat, melainkan pada ketidakpercayaan terhadap kebijakan atau institusi yang mengeluarkannya.

Ketika masyarakat mengeluhkan mahalnya pendidikan, pelayanan publik, atau ketidakadilan, respons berupa konten kreatif dan klarifikasi digital tidak cukup. Persoalan substantif membutuhkan jawaban substantif. 

Sumber: