Sumpah Pemuda: Setelah Orasi

Perbedaan keterangan harus ditangani secara terbuka dan dapat diuji. Negara wajib menjaga ketertiban sekaligus menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.

Dalam komunikasi politik, demonstrasi adalah pesan, bukan semata kerumunan. Jim Macnamara menyebut pentingnya architecture of listening: lembaga publik tidak cukup mahir menyebarkan penjelasan; ia harus sanggup mendengar lalu memperbaiki keputusan.

Pemerintah daerah, DPRD, kampus, dan dunia usaha perlu membangun percakapan rutin dengan kaum muda yang terhubung langsung dengan perencanaan dan anggaran. Undang mereka tidak hanya untuk seminar atau seremoni, tetapi untuk menguji kebijakan, merancang proyek, memperoleh pendampingan, dan mengawasi pelaksanaannya.

Sediakan jalur tindak lanjut yang jelas agar kritik tidak berakhir sebagai foto audiensi. Ketika negara sungguh hadir menyiapkan kesempatan, dialog tak lagi menjadi upaya meredakan kemarahan, tetapi kerja bersama menentukan masa depan.

Kampus juga harus berhenti merasa tugasnya selesai ketika ijazah dibagikan. Ia harus melatih keberanian berpendapat, ketekunan bekerja, dan kemampuan berkolaborasi. Ilmu sepatutnya membuat kaum terdidik gelisah atas penderitaan sosial, sekaligus terampil menghadirkan penyelesaian.

Generasi 1928 membuktikan bahwa persatuan lahir dari kesediaan bekerja melampaui kepentingan sendiri. Memperingati 98 tahun lahirnya sumpah pemuda, kita membutuhkan dua keberanian, yakni pemuda yang tak berhenti seusai orasi, dan negara yang tak berhenti pada slogan. 

Indonesia Emas akan bermakna ketika kaum muda mempunyai alasan untuk berharap, kesempatan untuk berkarya, dan kebebasan untuk mengoreksi.

Selalulah ingat bahwa masa depan tidak dibangun oleh pidato yang paling lantang ataupun janji yang paling megah. Masa depan lahir dari pekerjaan panjang yang berani dipikul bersama, bahkan ketika tepuk tangan telah berhenti. (*)

*) Suko Widodo adalah dosen Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga.

 

Sumber: