Beban Cukai Terlalu Tinggi, Petani Minta Penurunan Tarif CHT Atau Moratorium Berlanjut

Beban Cukai Terlalu Tinggi, Petani Minta Penurunan Tarif CHT Atau Moratorium Berlanjut

APTI menilai regulasi pembatasan kadar tar dan nikotin dapat mematikan petani tembakau-Istimewa-

SURABAYA, HARIAN DISWAY-Petani dan industri hasil tembakau (IHT) di Jawa Timur melayangkan desakan tegas agar pemerintah menurunkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), Kamis 29 Oktober 2026..

Tingginya beban cukai yang saat ini memakan hampir 60 persen dari harga jual rokok dinilai menjadi akar masalah yang memicu lesunya penyerapan bahan baku, merajalelanya rokok ilegal, hingga menghimpit kesejahteraan petani.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kamudi. Menurutnya, pemerintah harus berani mengevaluasi ulang target pendapatan negara dari cukai. Yang selama ini dinaikkan, tapi nyatanya tak begitu berpengaruh pada naiknya pendapatan negara. 

"Kalau menurut hemat saya, ya lebih baik diturunkan atau sesuai dengan rencana pemerintah kemarin yang akan menerbitkan layer baru khusus untuk industri kecil yang memang mau berpindah dari ilegal ke legal," ujar Kamudi kepada Harian Disway, Kamis 29 Oktober 2026. 

BACA JUGA:Naiknya Tarif CHT Picu Maraknya Rokok Ilegal dan Kebocoran Penerimaan Negara

BACA JUGA:Pemberantasan Rokok Ilegal Digencarkan, Pemkab Pasuruan Optimalkan DBHCHT untuk UMKM hingga Pendidikan

Kamudi mengungkapkan, impitan tarif cukai yang terus meroket sejak beberapa tahun terakhir telah memukul rantai pasok tembakau dari hulu ke hilir. Pabrikan besar mulai membatasi pembelian dan penyerapan bahan baku karena mengantisipasi ketidakpastian regulasi serta risiko kenaikan cukai lanjutan.

Dampaknya langsung dirasakan di daerah. Volume penyerapan tembakau petani secara year-on-year terkoreksi sekitar 5 hingga 10 persen. Sejumlah pabrikan besar bahkan tercatat tidak melakukan pembelian di sentra-sentra produksi utama seperti Probolinggo dan Madura dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal, Jawa Timur merupakan episentrum tembakau nasional yang menyumbang sekitar 60 persen dari total produksi tembakau dalam negeri. Sektor ini menopang penghidupan kurang lebih 300 ribu kepala keluarga (KK) petani atau setara dengan 1,2 juta jiwa lebih, khususnya pada sektor padat karya Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang paling rentan terdampak.

Alih-alih menurunkan prevalensi perokok, tingginya tarif CHT justru menjadi bumerang yang memicu maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran. Rokok tanpa cukai ini menjamur karena harga rokok legal sudah di luar jangkauan daya beli sebagian masyarakat akibat beban cukai yang mencekik.

"Dampaknya kan sudah jelas, penurunan pendapatan negara dari cukai kan turun dari proyeksi. Yang ditarget Rp223 triliun hanya terserap menjadi Rp217 triliun. Artinya ada sekian persen yang tidak tercapai, dan itu dinikmati oleh siapa? Ya saya kira semuanya sudah bisa melihat," tegas Kamudi, yang menyindir masih maraknya peredaran rokok ilegal di berbagai daerah. 

APTI menilai, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah korektif, salah satunya dengan menurunkan tarif atau menahan diri untuk tidak menaikkan CHT, maka industri legal dan jutaan petani tembakau akan semakin tergerus oleh gempuran rokok ilegal.

Ironisnya, di tengah setoran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dari Jatim yang mencapai tidak kurang dari Rp160 triliun setiap tahunnya, porsi yang kembali dirasa masih sangat minim akibat berbagai pemotongan dana transfer daerah. APTI pun berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto konsisten memberikan kepastian dan perlindungan nyata bagi napas panjang industri tembakau nasional. (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: