Ini Dugaan Peran 4 Jenderal Polri Tersangka Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret 4 jenderal kepolisian sebagai tersangka.

Praktik penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur penegakan hukum yang berlaku alias ilegal.

Ya, 4 jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon milik Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat juga diduga menjadi target operasi tersebut.

BACA JUGA:Tersangka Penyadapan Presiden Bertambah 1 Jenderal Lagi, Siapa Sebenarnya Pemesannya?

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, praktik itu diduga dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut disebut tidak melalui verifikasi maupun prosedur penyadapan sebagaimana mestinya.

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri.

Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam masa pemulihan setelah mengalami stroke.

BACA JUGA:Kasus Penyadapan Prabowo, Syahganda Nainggolan Ingatkan Bahaya Politik Busuk yang Pecah Belah Bangsa

Meski telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, kepolisian belum mengungkap secara lengkap peran masing-masing dalam rangkaian dugaan penyadapan tersebut. Namun, berdasarkan keterangan penyidik sejauh ini, terdapat sejumlah informasi mengenai dugaan keterlibatan mereka.

Peran Listyo Sigit

Bareskrim Polri belum menjelaskan secara terperinci tindakan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya hanya memaparkan bahwa dugaan aktivitas penyadapan berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

BACA JUGA:Prabowo Mau Revitalisasi Gambir hingga Kereta Bandara Bali, Ingin Kebanggaan Baru

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam perangkat penyadapan milik Polri tanpa melalui tahapan verifikasi, termasuk nomor telepon Presiden Prabowo.

Sumber: cnn