Sadap-menyadap di Puncak Cadas: Ketika Perang 'Solo-Hambalang' Membakar Pasar dan Mengerek Harga

Tertangkapnya para jenderal dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto menandai pecahnya konsensus kekuasaan lama dan baru. Sinyal bahaya dari Cikeas mengonfirmasi krisis institusional yang kini merontokkan lantai bursa dan mengancam daya beli rakyat lewat jalur inflasi impor.

JAKARTA di awal November 2026 bukanlah kota yang ramah bagi para pialang saham, apalagi bagi para teknokrat ekonomi. Di layar-layar terminal Bloomberg di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), grafik indeks harga saham gabungan (IHSG) menukik tajam, meninggalkan jejak merah darah yang memanjang. 

Namun, pemicu kepanikan lantai bursa kali ini tidak datang dari pengumuman suku bunga The Fed di Washington atau eskalasi perang di Timur Tengah. Gempa itu berpusat hanya beberapa kilometer ke utara: dari balik dinding tebal istana kepresidenan dan markas besar kepolisian.

Kabar dicokoknya tiga perwira tinggi kepolisian –termasuk mantan kepala Polri yang baru saja menghangatkan kursi kepala staf kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bersama dua jenderal bintang dua, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso– atas dugaan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, meledak bak bom waktu. 

BACA JUGA:Sedap, Sadap, Mangap, Pengap: Ketika Penyadapan Menjadi Sarapan dan Perang Mengubah Peta Kekuasaan

BACA JUGA:Cara Menghentikan WhatsApp yang Disadap dengan Mudah dan Aman

Peristiwa itu bukan sekadar skandal pelanggaran prosedur intelijen. Dalam kacamata ekonomi politik, itu adalah deklarasi perang terbuka. Konsensus semu yang selama ini menopang transisi kekuasaan akhirnya retak, memperlihatkan pertarungan telanjang antara dua poros kekuatan: ”Geng Solo” dan ”Kubu Hambalang”.

Ketika aparat bersenjata dan instrumen intelijen negara digunakan untuk menyadap kepala negara yang sah, pasar tidak lagi melihat Indonesia sebagai demokrasi yang terkonsolidasi. Pasar melihat sebuah negara yang sedang mengalami kanibalisme institusional dari dalam.

Anatomi Perang Dingin yang Memanas: Dari Koalisi Transaksional ke Spionase Internal

Dalam literatur ekonomi politik kelembagaan, koalisi gemuk yang dibangun di atas kompromi transaksional selalu menyimpan bibit ketidakstabilan. Selama berbulan-bulan, publik disuguhi panggung teater politik yang seolah harmonis. 

Namun, di balik layar, terjadi tarik-menarik sengit mengenai distribusi sumber daya ekonomi, kendali atas badan usaha milik negara (BUMN), konsesi tambang, hingga penempatan orang-orang kunci di pos penegakan hukum.

BACA JUGA:Tanda WhatsApp Disadap, Salah Satunya Muncul Kode OTP Mencurigakan

BACA JUGA:Cara Mengetahui Ponsel Disadap, Salah Satunya Baterai Cepat Habis

Poros yang di ruang publik kerap dijuluki sebagai ”Geng Solo” –jejaring loyalis kekuasaan lama yang masih mencengkeram birokrasi, kepolisian, dan simpul-simpul rente ekonomi– tampaknya enggan menyerahkan veto power mereka begitu saja. 

Sumber: