Pemerintah Belum Berencana Bentuk Satgas Kasus Penyadapan

HARIAN DISWAY - Pemerintah menegaskan belum memiliki rencana untuk membentuk tim satuan tugas khusus guna menangani kasus penyadapan yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto, Senin, 9 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah masih memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, khususnya Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam. 

“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujar Yusril. 

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa tindakan penyadapan tersebut saat ini tengah didalami oleh aparat kepolisian karena dinilai mengarah kepada dugaan tindak pidana makar. Pihaknya memastikan proses pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi dan tersangka terus berjalan secara intensif. Ia juga menekankan bahwa penetapan status hukum terkait dugaan makar memerlukan dukungan alat bukti yang kuat agar pihak penegak hukum tidak melakukan kesalahan yang dapat digugat melalui praperadilan. 

BACA JUGA:Penyadapan Kepala Pemerintahan

BACA JUGA:Orang-Orang Ini Ngaku Jadi Korban Penyadapan Listyo Sigit Cs, Berikut Daftarnya!

“Buktinya baru ketemu malam ini, ini mengarah kepada tindak pidana makar. Kalau seketika sore itu dinyatakan makar, itu kesempatan baik untuk mengajukan praperadilan, menang mereka. Kami ini hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan,” pungkasnya. (*) 

Sumber: