Ngeri-Ngeri Sadap

ADA ungkapan jenaka yang pernah dipopulerkan almarhum Sutan Bhatoegana, mantan anggota DPR. Yakni, ngeri-ngeri sedap. Dalam paradigma keamanan nasional, barangkali ungkapan itu perlu sedikit dimodifikasi menjadi ”ngeri-ngeri sadap”. 

Sebab, kalau urusan makanan yang sedap bisa membuat lidah bergoyang, tetapi urusan penyadapan bisa membuat istana berguncang. Apalagi, jika yang diduga menjadi sasaran bukan oposisi, bukan musuh negara, melainkan kepala negara sendiri. 

Bareskrim, 3 November 2026, telah menetapkan tiga perwira tinggi Kepolisian RI sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, motif penyadapan belum terungkap secara definitif. 

Persoalannya bukan semata-mata siapa menyadap siapa. Institusi yang dibentuk untuk menjaga keamanan justru diduga mengarahkan perangkat pengawasannya kepada pemegang mandat tertinggi negara.

BACA JUGA:Sadap-menyadap di Puncak Cadas: Ketika Perang 'Solo-Hambalang' Membakar Pasar dan Mengerek Harga

 BACA JUGA:Sedap, Sadap, Mangap, Pengap: Ketika Penyadapan Menjadi Sarapan dan Perang Mengubah Peta Kekuasaan

Ibarat satpam yang tidak hanya memeriksa tamu, tetapi juga diam-diam merekam percakapan tuan rumah. Situasi tersebut tentu mengundang pertanyaan: sebenarnya siapa yang sedang menjaga dan siapa yang sedang mengawasi?

Dalam perspektif perilaku organisasi, fenomena demikian dapat dibaca sebagai pembangkangan hierarkis yang serius. Ketika bawahan menguasai informasi rahasia atasannya tanpa legitimasi, hubungan komando berpotensi berubah menjadi permainan kucing-kucingan. 

Teknologi intelijen yang semestinya menjadi alat profesional dapat menjelma menjadi sumber kekuasaan informal. Itulah information asymmetry: pihak yang menguasai informasi memperoleh keunggulan untuk memengaruhi pihak yang tidak mengetahuinya.

Tentu saja, presiden bukan manusia yang kebal pengawasan. Dalam demokrasi, pengawasan terhadap kepala negara justru diperlukan agar kekuasaan tidak berubah menjadi diktatorisme. 

BACA JUGA:Cara Menghentikan WhatsApp yang Disadap dengan Mudah dan Aman

BACA JUGA:Tanda WhatsApp Disadap, Salah Satunya Muncul Kode OTP Mencurigakan

Namun, pengawasan konstitusional melalui lembaga parlemen dan pertanggungjawaban hukum berbeda jauh dari penyadapan ilegal. Yang satu merupakan mekanisme demokrasi, yang lain berpotensi menjadi kekuasaan gelap yang bekerja tanpa tiket konstitusi.

Ancaman yang Tidak Perlu Menyeberangi Perbatasan

Sumber: