Ngeri-Ngeri Sadap

Geopolitik lazim dibayangkan sebagai permainan kapal perang, perebutan sumber daya, persaingan ekonomi, atau manuver diplomatik antarnegara. Padahal, benteng geopolitik tidak hanya berdiri di perbatasan. 

Negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi sekalipun dapat kehilangan daya tawar apabila rumah tangga keamanannya retak dari dalam.

Dugaan penyadapan terhadap kepala negara berpotensi menghadirkan setidaknya tiga konsekuensi geopolitis.

Pertama, degradasi kepercayaan institusional. Jika presiden tidak lagi yakin bahwa komunikasi terbatasnya aman, keputusan strategis dapat menjadi lebih tertutup, lamban, bahkan defensif. 

BACA JUGA:Cara Mengetahui Ponsel Disadap, Salah Satunya Baterai Cepat Habis

Ruang rapat yang semestinya menjadi tempat merumuskan kebijakan bisa berubah menjadi ruang penuh kecurigaan. Semua orang berbicara, tetapi tidak seorang pun benar-benar merasa aman.

Kedua, informasi yang diperoleh secara ilegal berpotensi menjadi komoditas berharga ketika bocor, diperjualbelikan, atau dimanfaatkan oleh musuh negara. 

Preferensi politik presiden, strategi negosiasi, hingga konflik internal pemerintahan dapat menjadi santapan empuk pihak asing. Dalam geopolitik, rahasia bukan sekadar bisikan. Ia bisa menjadi mata uang yang nilainya lebih mahal daripada emas.

Ketiga, mitra strategis tentu akan mempertanyakan kemampuan Indonesia menjaga kerahasiaan komunikasi pemimpinnya. Kerja sama pertahanan, diplomasi, dan pertukaran intelijen membutuhkan kepercayaan. 

Jika ruang komunikasi kepala negara saja diduga tidak aman, bagaimana negara lain dapat yakin bahwa informasi sensitif mereka tidak ikut menjadi bahan obrolan di lorong kekuasaan?

Watergate dan Merkel: Dua Cermin, Satu Pelajaran

Sejarah menampilkan sejumlah cermin untuk memahami betapa berbahaya penyalahgunaan instrumen intelijen. Skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972 bermula dari pembobolan kantor Democratic National Committee. 

Skandal itu memiliki keterkaitan dengan organisasi kampanye pemilihan kembali Presiden Richard Nixon. Investigasi FBI mengungkap telah terjadi praktik intelijen politik ilegal, sabotase terhadap lawan, dan upaya menutup-nutupi kejahatan. Krisis konstitusional tersebut berujung pada pengunduran diri Nixon pada 9 Agustus 1974.

Watergate mengajarkan bahwa alat intelijen yang seharusnya melindungi negara dapat berubah menjadi perkakas mempertahankan kekuasaan secara ilegal. Bedanya, dalam dugaan kasus Indonesia, sasarannya justru presiden sendiri bersama sejumlah pejabat dan figur publik. 

Kasus penyadapan Kanselir Jerman Angela Merkel oleh NSA Amerika Serikat (AS) pada 2013 juga memberikan pelajaran geopolitik. Dokumen yang dibocorkan Edward Snowden memunculkan dugaan bahwa komunikasi Merkel dipantau oleh intelijen AS. 

Sumber: