APBD Jatim 2027 Disahkan: Belanja Pegawai Dihemat, Fokus Program Prioritas

SURABAYA, HARIAN DISWAY- DPRD Jawa Timur resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, pada Rabu 11 November 2026. 

Proses pengesahan APBD 2027 ditandai dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara jajaran pimpinan DPRD Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Penandatanganan tersebut menjadi puncak dari rangkaian pembahasan teknis yang telah mengalir sejak tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  Hingga dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

BACA JUGA:Usulan 5 Persen APBD untuk Transportasi Publik, Emil: Jangan Cuma Bicara Pagu

BACA JUGA:Banggar DPRD Jatim Setujui Raperda APBD 2027, Pendapatan Rp26,4 Triliun, Kualitas Belanja Disorot

Berdasarkan hasil harmonisasi akhir bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, struktur APBD 2027 menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp26,54 triliun. Di sisi lain, alokasi kebutuhan belanja daerah dipatok mencapai Rp27,63 triliun. Ketimpangan jumlah ini memicu defisit anggaran sebesar Rp1,09 triliun.

Untuk menjaga kestabilan neraca fiskal, defisit anggaran tersebut ditutup secara penuh menggunakan skema pembiayaan netto dengan besaran yang setara. Langkah pengelolaan finansial ini memastikan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) berada di posisi nol rupiah.

Penyesuaian struktur anggaran tahun 2027 turut diwarnai oleh kebijakan rasionalisasi internal. Pemprov Jatim dan DPRD sepakat memangkas alokasi pengeluaran pembiayaan dana cadangan senilai Rp75 miliar serta menerapkan efisiensi pada belanja pegawai. Anggaran hasil efisiensi operasional ini selanjutnya dialihkan untuk memperkuat program-program belanja yang tergolong prioritas.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, seluruh alokasi belanja prioritas tersebut dikonsentrasikan untuk mendukung sembilan agenda utama pembangunan daerah. "Fokus pembangunan mencakup percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, penguatan infrastruktur konektivitas, hingga peningkatan kesejahteraan bagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan," jelasnya. 

Selain itu, Pemprov Jatim juga menaruh perhatian besar pada peningkatan mutu pendidikan, kualitas layanan kesehatan. Serta penguatan tata kelola pemerintahan, pembentukan tatanan masyarakat yang inklusif dan harmonis, serta program pelestarian lingkungan hidup.

Pasca-pengesahan di tingkat legislatif daerah, dokumen Raperda APBD 2027 ini akan langsung dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat tiga hari setelah persetujuan disepakati.

Langkah ini dilakukan untuk menjalani tahap evaluasi sebelum akhirnya disahkan secara penuh menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. (*)

Sumber: