Dagang Sapi Kursi Kosong setelah Gibran Tumbang

Dalam sistem politik kartel, partai-partai di parlemen berhenti menjadi wakil rakyat dan bermutasi menjadi sindikat bisnis yang berkolusi memonopoli jabatan negara demi mengamankan kas dan kekuasaan elite mereka sendiri.

Bahaya dari kolusi elite itu sudah mulai merembet ke halaman istana. Ketidakpercayaan masyarakat yang menahun terhadap DPR dan partai politik perlahan ikut menggerus tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo sendiri. Sejauh ini publik menilai Prabowo gagal menjadi lokomotif yang mampu memaksa elite partai dan parlemen membenahi kinerja mereka agar berdampak nyata bagi masyarakat. 

Jika dalam urusan sepenting memilih wakil presiden Prabowo kembali tunduk pada kompromi kartel Senayan yang berkinerja buruk, merosotnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan presiden hanya tinggal menunggu waktu.

Jangan Ulangi Akrobat Hukum

Republik ini baru saja membayar ongkos sejarah yang terlampau mahal akibat birahi kekuasaan yang menabrak pagar etika dan administrasi negara. Kisruh panjang yang memaksa Gibran turun takhta hari ini berhulu dari dipaksakannya syarat batas usia melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat konflik kepentingan, disusul terkuaknya masalah administrasi pada surat penyetaraan pendidikan yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung. Akrobat hukum dan penyelundupan aturan semacam itu harus dikubur dalam-dalam dan haram diulangi lagi.

Proses penjaringan, pemeriksaan berkas administrasi, hingga penentuan dua nama calon wakil presiden oleh Prabowo wajib berdiri tegak di atas koridor hukum yang bersih dan transparan. Istana tidak boleh lagi membengkokkan tafsir undang-undang demi memberikan karpet merah bagi kandidat titipan kelompok tertentu. 

Presiden juga harus memastikan kandidat yang ia ajukan ke MPR bukan sosok problematik yang hanya akan memantik kegaduhan baru di parlemen dan membuang-buang waktu bangsa untuk perdebatan elite yang nirfaedah.

Ancaman Krisis Legitimasi di Tengah Impitan Ekonomi

Saat para petinggi partai sibuk menghitung peluang kursi di Senayan, warga di luar pagar parlemen sedang bergulat dengan impitan hidup yang nyata. Kepulan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mengancam paru-paru warga di sejumlah daerah. 

Di sektor pelayanan publik, semrawutnya tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) menuntut perombakan manajemen serta pengawasan anggaran yang ekstra ketat agar tidak menguap menjadi ladang bancakan baru.

Kondisi ekonomi makro juga sedang jauh dari kata baik-baik saja. Nilai tukar rupiah yang terus tertekan, gelombang pemutusan hubungan kerja yang memperlebar barisan pengangguran, hingga indeks harga saham gabungan (IHSG) yang tak kunjung bangkit adalah alarm keras bagi kabinet. Pelaku pasar dan rakyat kecil membutuhkan kepastian nakhoda pemerintahan yang cakap bekerja, bukan tontonan perebutan kekuasaan.

Sosiolog Jerman Juergen Habermas melalui teori krisis legitimasi pernah mengingatkan bahwa sebuah rezim akan kehilangan hak moralnya untuk memerintah ketika sistem politik gagal mengatasi krisis ekonomi dan kesemrawutan administrasi, sementara para elitenya sibuk melayani diri sendiri. 

Senada dengan Habermas, ilmuwan politik Fritz Scharpf menegaskan konsep legitimasi berbasis kinerja, bahwa kesetiaan dan rasa percaya rakyat terhadap penguasa pada akhirnya hanya diukur dari satu hal, yakni seberapa sanggup kebijakan pemerintah menyelesaikan persoalan perut dan kesejahteraan warga sehari-hari.

Momentum kosongnya kursi wakil presiden ini adalah panggilan bagi masyarakat sipil, akademisi, dan seluruh warga negara selaku pemilik sah mandat kedaulatan tertinggi untuk mengawal ketat setiap jengkal proses di istana dan MPR. Pergantian orang nomor dua di republik ini tidak boleh dibiarkan menjadi transaksi ruang gelap yang mengkhianati akal sehat publik.

Dua nama yang kelak disodorkan Prabowo ke meja MPR akan menjadi cermin sejati arah pemerintahannya. Rakyat menuntut hadirnya figur wakil presiden berkapasitas teknokratis dengan rekam jejak yang bersih dari cacat hukum, yang sanggup bekerja nyata membantu presiden memulihkan ekonomi, menenangkan pasar, dan membereskan tata kelola program kerakyatan. 

Sumber: