Dagang Sapi Kursi Kosong setelah Gibran Tumbang

Kendali mutlak Prabowo kian terkunci lewat bunyi Pasal 46 Ayat (6) dan Ayat (7) UU MD3. Pasal itu mengatur jika kedua calon meraih suara imbang di sidang paripurna MPR dan tetap seri setelah pemungutan suara diulang satu kali, hak memutus dikembalikan sepenuhnya ke tangan presiden untuk menunjuk satu nama. 

Apalagi, kursi ketua MPR saat ini diduduki Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan sokongan koalisi gemuk di parlemen. Praktis, Prabowo memegang kendali nyaris absolut untuk menentukan siapa mualim pendampingnya hingga 2029.

Syahwat Kartel di Tengah Muaknya Publik

Runtuhnya posisi Gibran mengubah peta pembagian kue kekuasaan di Jakarta. Secara struktural, Prabowo adalah pihak pertama yang paling diuntungkan. Tanpa perlu melewati drama pemakzulan yang panjang dan menguras energi kabinet, ia kini terbebas dari bayang-bayang matahari kembar dan beban politik masa lalu. 

BACA JUGA:Akhirnya Gibran Mundur Juga: Semoga Ini Berita Baik buat Indonesia

BACA JUGA:Tiga Skema Prabowo untuk Mengisi Pengganti Gibran

Prabowo leluasa memegang tongkat komando tunggal sembari menjadikan kursi lowong RI-2 sebagai kartu truf guna menakar ulang kesetiaan mitra koalisinya.

Keuntungan kedua jatuh ke pangkuan para ketua umum partai pemilik kursi besar di MPR, baik yang menghuni Koalisi Indonesia Maju maupun partai penyeimbang di luar kabinet. Bagi elite kepartaian, lowongnya jabatan wakil presiden di tengah jalan adalah durian runtuh untuk mengamankan tiket menuju Pemilihan Presiden 2029. 

Lobi-lobi kamar gelap kini mulai bergerak kencang. Partai-partai berlomba menaikkan harga dukungan di hadapan presiden, entah dengan menyodorkan kadernya agar masuk ke kantong dua nama usulan istana atau menukar suara fraksi mereka di MPR dengan tambahan jatah kursi menteri.

Di sinilah letak ironi paling getir bagi publik. Menyerahkan nasib kursi RI-2 pada selera dagang sapi parlemen sama saja dengan mengabaikan muaknya rakyat terhadap institusi politik. Selama bertahun-tahun, rekam jejak survei dari berbagai lembaga kredibel seperti Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, dan Lembaga Survei Indonesia selalu menempatkan DPR RI serta partai politik di kerak terbawah indeks kepercayaan publik. 

BACA JUGA:Delapan Calon Wapres Potensial Pengganti Gibran

BACA JUGA:Tiga Skenario Gibran dan Pertarungan di DPR Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Tingkat kepercayaan dan kepuasan warga terhadap partai politik nyaris tak pernah beranjak dari angka 50 hingga 55 persen. Adapun lembaga DPR RI secara kronis terjebak di kisaran 55 hingga 62 persen, terpaut jurang yang sangat lebar dibandingkan institusi seperti TNI yang melampaui 85 persen.

Angka-angka merah itu adalah bukti telanjang betapa publik sudah muak melihat politisi Senayan yang lebih gemar mengurus privilese kelompoknya ketimbang bekerja mengawasi jalannya pemerintahan. 

Jika sidang MPR nanti hanya menjadi panggung bagi-bagi jatah oleh lembaga yang sedang mengalami defisit kepercayaan akut, Indonesia sedang mempertontonkan praktik teori partai kartel yang digagas Richard S. Katz dan Peter Mair. 

Sumber: