Tiga Skenario Gibran dan Pertarungan di DPR Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Tiga Skenario Gibran dan Pertarungan di DPR Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

ILUSTRASI Tiga Skenario Gibran dan Pertarungan di DPR Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi.-Arya/AI-Harian Disway-

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 belum mengakhiri polemik mengenai status Gibran Rakabuming Raka. MK memang tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Namun, ada bagian penting dari pertimbangan MK yang tidak dapat diabaikan. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. 

Dalam persidangan juga muncul certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, tetapi bukan dokumen yang secara langsung menunjukkan kelulusan.

Putusan tersebut memang tidak menyatakan bahwa Gibran terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan. Namun, persoalan itu kini tidak lagi hanya berada di ruang perdebatan publik. MK telah membuka ruang bagi lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai pemenuhan syarat tersebut.

BACA JUGA:Demokrat Belum Bahas Hak DPR soal Putusan MK Ijazah Gibran

BACA JUGA:Menimbang Usulan Pemakzulan Gibran di Parlemen: Cukup 25 Suara, Siapa Berani Mulai?

Paling tidak terdapat tiga skenario politik-konstitusional.

Pertama, persoalan Gibran berujung pada tertutupnya jalan menuju 2029.

Persoalan syarat pendidikan Gibran tidak hanya relevan bagi kedudukannya sekarang. Jika pada akhirnya terbukti bahwa terdapat persoalan mendasar dalam pemenuhan syarat sebagai calon wakil presiden, konsekuensinya dapat berdampak ke Pemilu 2029. 

Artinya, persoalannya bukan semata-mata apakah Gibran dapat menyelesaikan masa jabatannya sebagai wakil presiden, melainkan juga apakah ia masih dapat dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada 2029. Dengan demikian, polemik mengenai syarat pendidikan dapat berubah menjadi persoalan mengenai masa depan politik Gibran pada 2029.

BACA JUGA:Surat Usul Pemakzulan Gibran Beredar di DPR, Begini Tanggapan Istana, NasDem, dan PDIP

BACA JUGA:Putusan MK soal Ijazah Gibran, Istana: Tidak Ada dan Belum Ditemukan Itu Berbeda

Kedua, DPR langsung menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP).

Skenario kedua jauh lebih serius karena DPR tidak lagi berada pada tahap penyelidikan. Namun, DPR akan langsung menggunakan hak menyatakan pendapat dengan mendasarkan pendapatnya pada fakta dan pertimbangan yang telah tersedia, termasuk pertimbangan MK bahwa dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan dokumen yang meyakinkan mengenai ijazah atau diploma yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: mahkamah konstitusi (mk)