'Wangsit' Cawapres Pasca-Gibran Mundur
ILUSTRASI 'Wangsit' Cawapres Pasca-Gibran Mundur.-MAULANA PAMUJI GUSTI-HARIAN DISWAY-
Karena kasus ”suket” ijazah Gibran, dan kasus penyadapan terhadap presiden, saat ini terasa menjadi spirit perjuangan rakyat Indonesia. Mirip spirit reformasi 21 Mei 1998. Pak Harto lengser. Padahal, baru pada 10 Maret 1998, Pak Harto kembali dikukuhkan untuk periode ke-7 sebagai presiden RI.
Lolos Syarat Cawapres
Hanya berselang 72 hari setelah dikukuhkan secara aklamasi oleh MPR! Padahal, tiada yang sehebat Pak Harto dalam sejarah ke-rezim-an di Indonesia. Toh, bisa dilengserkan. Maka , menghindari berbagai masalah besar, dan mendalam, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih mundur dari jabatannya.
BACA JUGA:Politikus PDIP Deddy Sitorus: KPU Langgar Hak Publik soal Dokumen Capres-Cawapres
BACA JUGA:Komisi II DPR RI DPR Kritik KPU, Ijazah Capres-Cawapres Harus Jadi Hak Publik
Selaras dengan berbagai gerakan politik di DPR dan aksi unjuk rasa rakyat, bertemu pada satu kepentingan: me-makzul-kan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan sebagai wakil presiden.
Semangat DPR RI bagai layu sebelum berkembang. Tidak perlu lagi menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait ijazah. Namun, demo rakyat, khususnya BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), akan mengawal proses penggantian wakil presiden.
Sebelumnya, dua lembaga peradilan tertinggi (MK dan MA) telah menafikan salah satu persyaratan wajib sebagai calon wapres. Putusan yang segaris lurus, tentang ketiadaan ijazah SMA sebagai persyaratan calon wakil presiden.
Tetapi, ironisnya, dulu Gibran lolos menjadi calon wakil presiden. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur batas usia minimal pada pasal 169 huruf q, setidak-tidaknya telah berusia 40 tahun.
Namun, Gibran masih 36 tahun. Lalu, MK menetapkan norma baru, menambahkan frasa kata, menjadi, ”berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemiliha umum termasuk pemilihan kepala daerah.”
Saat itu Gibran telah menjadi wali kota Solo (sejak tahun 2021), otomatis lolos menjadi calon wakil presiden. Namun, seluruh hakim konstitusi memperoleh sanksi dari MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi).
Paling ringan teguran berkait pelanggaran kode etik berat dalam perubahan syarat batas usia capres dan cawapres. Sanksi paling keras bahkan ketua MK, sekaligus paman Gibran, memperoleh sanksi pemberhentian tetap sebagai ketua MK. Walau masih tetap sebagai hakim konstitusi.
Paman Gibran juga dikenai sanksi tambahan larangan ikut menangani perkara yang berpotensi memiliki benturan kepentingan seperti sengketa pilpres, pileg, pilkada, serta uji materi. Eloknya, ketika MK mengadili ”suket” Gibran, paman Gibran sudah pensiun.
Persyaratan calon presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tercantum dalam pasal 169. Terdapat 20 persyaratan. Terutama kesehatan jasmani-ruhani, dan persyaratan administrasi.
Salah satu persyaratan administrasi diatur dalam pasal 169 huruf r, tentang ijazah. Yakni, ”berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, ... atau sekolah lain yang sederajat.” Persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka menjadi polemik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: