Menyidang Atasan

Menyidang Atasan

ILUSTRASI Menyidang Atasan. -MAULANA PAMUJI GUSTI-HARIAN DISWAY-

Jenderal Sigit menjadi orang pertama yang diadili oleh orang yang pangkatnya lebih rendah. Tampaknya, Kapolri Suyudi mengambil keputusan itu karena tak mungkin mengangkat jenderal tituler untuk menjadi anggota KKEP. Semacam hakim ad hoc dari luar. Dan, itu juga tak ada sejarahnya. Apalagi dari sipil.

Saat sidang etik Ferdy Sambo, tidak masalah dengan aturan lama. Sebab, Sambo yang menjabat kepala Divisi Propam berpangkat bintang dua. Ketua KKEP yang mengadilinya Komjen Ahmad Dofiri. Anggotanya, satu komjen dan tiga irjen.

Di TNI, belum pernah ada sidang kode etik yang kesulitan untuk mencari majelis pengadilnya. Aturannya, yang mengadili berpangkat lebih tinggi atau setara.

Sidang kode etik yang paling populer dan mendapat perhatian publik di TNI adalah tahun 1998. Saat menyidang Letjen Prabowo Subianto (sekarang presiden RI). Kasus pelanggaran disiplin atas penculikan mahasiswa dan aktivis. 

Di TNI, istilah majelis sidangnya adalah DKP (Dewan Kehormatan Perwira). Dalam kasus Prabowo, yang bertindak sebagai ketua DKP ialah  Jenderal TNI Soebagyo H.S., KSAD saat itu.

Keenam anggotanya berpangkat letjen atau bintang tiga. Setara Prabowo. Mereka yang jadi anggota DKP: Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Djamari Chaniago, Arie Jeffry Kumaat, Yusuf Kartanegara, dan Fachrul Razi. Hasilnya, Prabowo diberhentikan secara hormat (bukan dipecat).

Sidang kode etik Jenderal Sigit bakal menarik. Sanggupkah, secara psikologis, para hakim komisi sidang bersikap independen. Terperiksanya masih jenderal bintang empat aktif, sedangkan penghormatan senioritas kepangkatan sangat hierarkis.

Sebab itulah, sangat penting bila para perwira pindah job ke ranah sipil langsung pensiun. Dalam kasus Jenderal Sigit, seharusnya otomatis berstatus pensiun dari kepolisian begitu dipindahkan ke KSP (Kantor Staf Presiden). 

Andaikan Sigit berstatus pensiun, proses pemeriksaannya tidak serumit ini. Tidak perlu ada perubahan perpol yang menyangkut komposisi anggota komisi sidang etik. Tidak perlu juga format sidang yang memperbolehkan online.

Dengan menurunkan standar sidang etik –boleh diadili oleh pangkat dua tingkat di bawah– bisa memunculkan celah yang meragukan legitimasi. Terkait mempertanyakan independensi hakim etik. 

Perlu ada terobosan lagi agar perubahan aturan tak terkesan sekadar rekayasa prosedural untuk menjangkau yang sebelumnya mustahil. Aturan baru harus tetap menjadi reformasi  kemajuan Polri. (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: