ICW: Ini RUU Perampasan Aset yang Palsu
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dengan 10 pokok pengaturan.-TVR Parlemen-
Di saat bersamaan, draf tersebut membuka ruang pengelolaan maupun penjualan aset sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) melalui Pasal 54, 57, dan 58 yang berisiko merugikan pihak ketiga, serta memangkas akses keadilan dengan hanya membuka upaya hukum kasasi tanpa banding pada Pasal 46 dan melarang pengajuan keberatan bagi buronan atau terpidana in absentia pada Pasal 30 ayat (5). Watak in rem yang seharusnya menyasar aset pun dinilai setengah hati karena tetap berjangkar pada pelaku dan perkara, bahkan turut menyelipkan ketentuan pidana mati pada Pasal 4 ayat (2) di tengah kendali kelembagaan yang terpusat pada eksekutif.
Pelajaran dari Kasus Besar dan Ancaman Uji MK
Ibrahim mengingatkan bahwa lemahnya ketentuan dalam draf tersebut mengulang kegagalan pemulihan aset pada sejumlah kasus besar di Indonesia. Ia mencontohkan perkara korupsi masa lalu mantan Presiden Soeharto yang terhenti secara pidana dan hanya memulihkan sebagian kecil aset melalui jalur perdata, kasus mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar yang menyisakan eksekusi uang pengganti Rp12,367 miliar dari perintah perampasan aset korporasi senilai lebih dari Rp1 triliun, hingga perkara e-KTP Setya Novanto di mana eksekusi uang pengganti hanya berkisar Rp49,5 miliar atau sekitar 2 persen dari total kerugian negara Rp2,3 triliun akibat tidak adanya mekanisme perampasan harta di luar LHKPN.
Menurut dia, memaksakan pengesahan RUU yang tidak transparan sekaligus melemahkan substansi pemberantasan korupsi akan menjauhkan Indonesia dari standar Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Koalisi mendesak DPR dan pemerintah mencabut draf yang dinilai bermasalah tersebut, membuka seluruh dokumen resmi RUU, Naskah Akademik, dan DIM, menunda pengesahan hingga partisipasi publik terpenuhi, serta mengembalikan pengaturan kekayaan tidak wajar, prinsip retroaktif, dan pengawasan independen ke dalam batang tubuh undang-undang.
"Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti," pungkas Ibrahim. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: