UMP Layak Masih Tak Layak, Ribuan Buruh Geruduki Kantor Gubernur Hari Ini

UMP Layak Masih Tak Layak, Ribuan Buruh Geruduki Kantor Gubernur Hari Ini

Buruh dari serikat FSPMI menuntut kenaikan UMP di 2027-FSPMI Jatim for Disway -

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur Tahun 2027 memanas. Setelah rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kamis malam, 19 November 2026 melahirkan dua rekomendasi dengan selisih mencolok antara buruh dan pengusaha yang mencapai Rp1,14 juta.

Buruh mematok UMP berada di angka Rp3.742.675. Sementara pengusaha hanya merekomendasikan Rp2.599.664.  

Perbedaan itu membuat buruh semakin sepakat untuk menggelar aksi demonstrasi hari ini, Jumat 20 November 2026. 

Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Jawa Timur menyebut, aksi hari ini akan dilangsungkan di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Sebanyak 1.000 buruh dari 12 daerah akan hadir memenuhi aksi hari ini. 

BACA JUGA:Ribuan Buruh Jatim Bakal Geruduk Kantor Gubernur Besok, Tuntut UMP 2027 Rp 3,74 Juta

BACA JUGA:Kabar Baik buat Buruh! Kini Pesangon Tak Boleh Lagi Dipotong Jadi 0,5 Kali

Sekretaris PERDA KSPI Jawa Timur Jazuli menegaskan, usulan UMP sebesar Rp3.742.675 didasarkan pada merujuk pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan RI. 

Menurut Jazuli, Pasal 139 ayat (1) dan (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan penetapan upah minimum menggunakan nilai yang lebih tinggi antara hasil penghitungan formula atau nilai KHL. 

Sebaliknya, unsur pengusaha hanya mengusulkan kenaikan sebesar 6,24 persen menjadi Rp2.599.664.

Angka itu dihitung menggunakan formula dengan mematok indeks tertentu (\alpha) terendah di angka 0,5, ditambah variabel inflasi 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen.  

BACA JUGA:Buruh Jatim Tuntut UMP 2027 Minimal Rp3,5 Juta, Sebut Upah Sekarang Masih Jauh dari KHL

BACA JUGA:Buruh Desak Kenaikan UMK 2027 Sebesar 9 Persen, Begini Respons Pemprov Jatim

"PERDA KSPI Jatim menilai penggunaan indeks terendah oleh pengusaha merupakan upaya mempertahankan praktik upah murah," kata Jazuli. 

Selain persoalan UMP, unsur pengusaha juga disorot karena tidak memberikan rekomendasi untuk Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.

Padahal, unsur buruh bersama pemerintah telah merekomendasikan UMSP sebesar Rp3.929.809 atau 5 persen di atas usulan UMP untuk lima sektor unggulan, mulai dari perbankan umum konvensional hingga industri semen dan pembangkit listrik.  

Massa buruh yang datang dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Ngawi, Probolinggo, Jember, Lumajang, hingga Banyuwangi itu mengawali aksinya dengan Salat Jumat di Masjid Baitul Haq kompleks Kejati Jatim sebelum bergerak menyusuri pusat kota menuju Jalan Pahlawan.  (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: