DPRD Gresik Siap Mengawal APBD 2027: Optimalkan Pendapatan demi Warga

DPRD Gresik Siap Mengawal APBD 2027: Optimalkan Pendapatan demi Warga

Pajak Bumi dan Bangunan juga menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk mendongkrak PAD Kabupaten Gresik pada Tahun 2027. -Moch Sahirol Layeli-

Pembahasan APBD 2027 menjadi salah satu perhatian DPRD Gresik dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat. Pengalokasian anggaran diarahkan untuk menjaga pelayanan dasar sekaligus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

KETUA DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan, pembahasan anggaran perlu mempertimbangkan keseimbangan antara belanja rutin pemerintahan dan kebutuhan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah komponen belanja menjadi perhatian, mulai dari belanja pegawai, belanja operasional, hingga infrastruktur pelayanan publik.

“Anggaran daerah harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pelayanan dasar tetap menjadi perhatian. Kita juga perlu memastikan komposisi belanja cukup sehat agar ruang untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik tetap tersedia,” kata Syahrul kepada Harian Disway, Selasa, 10 November 2026.

Dalam pembahasan APBD 2027, belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang diperhatikan. DPRD melihat pentingnya menjaga proporsi belanja tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan yang dibahas. Salah satu arah yang menjadi perhatian adalah menjaga belanja pegawai di bawah 30 persen dari total anggaran.

BACA JUGA:DPRD Gresik Soroti Persoalan Tata Aturan Lahan Sawah Dilindungi: Kepastian Tata Ruang Jaga Iklim Investasi

BACA JUGA:DPRD Gresik Minta Pembenahan Data Desil agar Tetap Akurat: Masyarakat Bisa Usulkan Perubahan Mandiri

Menurut Syahrul, pengelolaan komposisi belanja perlu dilakukan secara cermat. Anggaran harus mampu mendukung kebutuhan aparatur dalam menjalankan tugasnya. Namun, pemerintah daerah juga perlu memiliki ruang fiskal untuk membiayai berbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

“Belanja pegawai tentu berkaitan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan. Tetapi, komposisinya juga perlu dijaga. Kita ingin anggaran memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Belanja infrastruktur pelayanan publik juga menjadi bagian dari pembahasan. Porsi Belanja infrastruktur idealnya dapat mencapai 40 persen. Namun, pencapaiannya perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah serta kebutuhan anggaran pada sektor lain.

Syahrul mengatakan, kebutuhan infrastruktur di Gresik cukup beragam. Mulai dari jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga sarana pendukung pelayanan masyarakat. Pengalokasian anggaran perlu mempertimbangkan prioritas dan manfaat setiap program.


Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir (tengah) bersama dua Wakil Ketua DPRD, Mujid Riduan (kiri) dan Lutfi Dawam (kanan) memimpin rapat Paripurna lanjutan pembahasan RAPBD 2027 di gedung DPRD Kabupaten Gresik pada Rabu 11 November 2026.-Dok. DPRD Gresik-

“Infrastruktur pelayanan publik penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Target alokasinya tentu menjadi perhatian. Namun, kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap,” tutur Syahrul.

DPRD juga mengevaluasi besarnya belanja operasional, terutama belanja barang dan jasa. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas penggunaan anggaran. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola belanja operasional secara proporsional sehingga anggaran tetap mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Selain pengelolaan belanja, optimalisasi pendapatan daerah menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027. Peningkatan target pendapatan perlu diikuti penggalian potensi pajak yang masih dapat dikembangkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: