DPRD Gresik Minta Pembenahan Data Desil agar Tetap Akurat: Masyarakat Bisa Usulkan Perubahan Mandiri
SUASANA Job Fair di Gresik yang mempertemukan antara pencari kerja dan calon pekerja untuk meningkatkan perekonomian.-Moch Sahirol Layeli-
Perubahan status desil dalam pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian DPRD Gresik. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap pemetaan kondisi ekonomi warga, termasuk dalam penentuan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
WAKIL Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan, pembaruan data memang diperlukan agar bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang tepat. Namun, proses pemutakhiran juga perlu diikuti mekanisme koreksi yang mudah dipahami dan dapat diakses warga.
Sebab, kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Ada warga yang mengalami perubahan pekerjaan, pendapatan, kepemilikan aset, maupun status administrasi kependudukan. Perubahan-perubahan itu perlu tecermin dalam data yang digunakan pemerintah.
“Data kesejahteraan harus terus diperbarui karena kondisi masyarakat juga bisa berubah. Tetapi, kalau ada warga yang merasa kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan data yang tercatat, harus ada ruang untuk mengajukan perbaikan. Jangan sampai persoalan administrasi membuat bantuan tidak tepat sasaran,” kata Mujid.
BACA JUGA:DPRD Gresik Kawal Jaminan Kesehatan Masyarakat: Upayakan Tetap Bisa Berobat Gratis
BACA JUGA:DPRD Gresik Sosialisasikan Perda Disabilitas: Upayakan Pemenuhan Hak Secara Inklusif
Menurut dia, perubahan status desil setelah pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS) perlu disikapi dengan pemahaman yang utuh. Masyarakat perlu mengetahui bahwa data kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan penghasilan. Sejumlah indikator lain, termasuk pekerjaan dan kepemilikan aset, juga dapat memengaruhi pengelompokan kondisi ekonomi.
Persoalan bisa muncul ketika informasi administrasi tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya, seseorang sudah tidak menjalankan usaha, tetapi pekerjaan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) masih tertulis sebagai wiraswasta. Ketidaksesuaian semacam itu dapat menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa ketika data kesejahteraan diperbarui.
Karena itu, Mujid mendorong masyarakat untuk lebih aktif memastikan data kependudukannya sesuai dengan kondisi terkini. Pembenahan tidak cukup hanya menunggu pemerintah melakukan pendataan ulang. Warga juga perlu memanfaatkan saluran yang tersedia untuk menyampaikan perubahan informasi.
“Kalau ada perubahan pekerjaan atau kondisi keluarga, administrasinya juga perlu diperbarui. Masyarakat jangan hanya menunggu. Mereka bisa bertanya kepada pemerintah desa mengenai mekanisme pengajuan perubahan data. Dengan begitu, data yang digunakan pemerintah semakin mendekati kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Salah satu jalur yang dapat dimanfaatkan warga adalah melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) di tingkat desa. Melalui operator tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi mengenai data dan proses pengusulan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain melalui pemerintah desa, pengajuan perubahan data juga dapat dilakukan melalui kanal mandiri yang disediakan pemerintah. Jalur ini penting diketahui masyarakat agar mereka memiliki pilihan ketika menemukan ketidaksesuaian dalam data yang tercatat.

AKTIVITAS MASYARAKAT di Pasar Sidayu, Gresik.-Moch Sahirol Layeli-
DPRD Gresik juga mendorong koordinasi antarlembaga yang berkaitan dengan pemutakhiran data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, pemerintah desa, serta BPS perlu saling berkomunikasi agar informasi yang digunakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: