UMP, UMK, UMSP, dan UMSK 2027: Apa Perbedaannya dan Berlaku untuk Siapa?
SUASANA Job Fair di Gresik yang mempertemukan antara pencari kerja dan calon pekerja untuk meningkatkan perekonomian.-Moch Sahirol Layeli-
HARIAN DISWAY - Menjelang akhir tahun, istilah upah minimum kembali menjadi perhatian pekerja dan pengusaha. Pemerintah mulai membahas hingga menetapkan besaran upah minimum yang akan berlaku pada tahun berikutnya.
Namun, upah minimum tidak hanya terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ada pula Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Keempat jenis upah minimum tersebut memiliki cakupan dan ketentuan berbeda. Perbedaannya terletak pada wilayah pemberlakuan hingga sektor usaha yang menjadi sasaran penetapan upah.
BACA JUGA:Buruh Jatim Tolak UMP 2027 Rp2,73 Juta, Siapkan Aksi 25 November dan Gugatan PTUN
BACA JUGA:UMP Layak Masih Tak Layak, Ribuan Buruh Geruduki Kantor Gubernur Hari Ini
Pemerintah telah menetapkan jadwal penentuan upah minimum 2027 secara bertahap pada 21–30 November 2026. Lantas, apa perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK? Siapa saja pekerja yang berhak menerima masing-masing jenis upah minimum tersebut?
1. Upah Minimum Regional (UMR)
Upah Minimum Regional (UMR) merupakan istilah lama yang sudah tidak digunakan dalam ketentuan pengupahan saat ini. Istilah UMR telah digantikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Dilansir dari Kompas TV, perubahan istilah tersebut mengacu pada regulasi pengupahan yang berlaku di Indonesia. Meski demikian, masyarakat masih kerap menggunakan istilah UMR untuk menyebut standar upah minimum di suatu daerah.
BACA JUGA:Ribuan Buruh Jatim Bakal Geruduk Kantor Gubernur Besok, Tuntut UMP 2027 Rp 3,74 Juta
BACA JUGA:Kabar Baik buat Buruh! Kini Pesangon Tak Boleh Lagi Dipotong Jadi 0,5 Kali
Dengan demikian, UMR bukan lagi kategori resmi dalam sistem penetapan upah minimum saat ini.
2. Upah Minimum Provinsi (UMP)
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi. Penetapannya dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dan hasil perhitungan sesuai ketentuan pengupahan.
UMP menjadi acuan upah minimum bagi kabupaten atau kota yang tidak menetapkan UMK. Sementara itu, apabila suatu kabupaten atau kota telah memiliki ketetapan UMK, standar upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut mengacu pada UMK.
Salah satu contohnya adalah DKI Jakarta. Wilayah kabupaten dan kota administrasi di provinsi tersebut menggunakan UMP sebagai acuan upah minimum karena tidak menetapkan UMK secara terpisah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: